Wacana Perubahan Nama Provinsi Jabar, Wagub: Urgensinya Apa Dulu?
Oleh: Yuga Khalifatusalam
Jurnal Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar tidak mau ambil pusing terkait wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan. Menurutnya, harus ada alasan terlebih dahulu terkait wacana tersebut.
“Urgensinya apa dulu merubah nama demikian, kan harus dilihat siapa-siapa saja yang setuju dan yang tidak, harus ada referendum juga, barangkali ada usulan yang jauh lebih baik dari pihak lain,” kata Deddy, di Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorpembang/BKPP) Wilayah II Kabupaten Purwakarta, Kamis (6/8).
Meskipun begitu, dia tetap menghormati usulan tersebut. Namun, kata dia, usulan tersebut tetap harus dipelajari terlebih dahulu, termasuk kemungkinan masih adanya usulan dari pihak lain.
“Saya kira itu aspirasi dan itu harus ditampung, dipelajari, nanti bagaimana apakah itu bisa disetujui atau tidak karena ini kesepakatan besar, harus dibahas semua pihak,” paparnya.
Selain itu, lanjut dia, usulan mengubah nama Provinsi Jawa Barat juga harus disosialisasikan kepada masyarakat agar bisa menampung ide/gagasan lain dari masyarakat.
“Karena belum tentu juga ini disetujui masyarakat, maka perlu disosialisasikan. Silakan saja disosialisasikan, barangkali ada masukannya dari masyarakat,” katanya.
Diakui Deddy, dirinya juga sebenarnya khawatir jika wacana mengubah nama Provinsi Jawa Barat hanyalah akal-akalan pihak tertentu yang menjadikannya sebagai komoditas politik.
“Ya bisa saja jadi komoditas politik dan punya tujuan yang lain karena isu ini sebelumnya juga pernah muncul kan. Tapi kita tanggapi secara positif saja lah, tidak boleh tertutup,” ucapnya.
Untuk diketahui, sejumlah tokoh masyarakat asal Jabar yang terdiri dari akademisi dan budayawan belum lama ini sempat meminta dukungan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan. Alasannya, nama Jawa Barat dinilai tidak mempresentasikan masyarakat Sunda.
Mereka mengaku telah menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sejak tahun lalu, namun tak kunjung ditanggapi.
