Tertib Administrasi, PB PON Terus Koordinasi
Oleh: Yuga Khalifatusalam
Jurnal Bandung- Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XIX 2016 terus melakukan upaya dalam menyukseskan gelaran empat tahunan itu. Salah satunya dengan terus melakukan koordinasi agar administrasi even nasional ini berjalan dengan baik.
Ketua I PB PON XIX/2016 Ahmad Hadadi mengatakan, dalam setiap koordinasi, pihaknya membahas detail berbagai hal menyangkut administrasi persiapan PON, seperti dokumen, petunjuk pelaksana (juklak), dan petunjuk teknis (juknis) serta beberapa hal lainnya menyangkut regulasi dan penganggaran. Selain itu, yang tidak kalah penting yakni pembahasan mengenai kesiapan venue pertandingan.
Hadadi menjelaskan, pihaknya menargetkan pembuatan panduan umum PON bisa selesai secepatnya. Selain itu, persiapan teknis akomodasi bagi kontingen peserta PON pun terus dibahas mulai transportasi dan akomodasi selama digelarnya PON.
“Sedangkan untuk venue, ditargetkan rampung pada tahun 2015 mendatang. Intinya, persiapan PON 2016 nanti sesuai target dan jalurnya,” kata Hadadi, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (23/10).
Lebih lanjut dia mengakatakan, pada 2015 mendatang, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk pembangunan dan renovasi venue yang akan digunakan untuk PON 2016.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua Panitia Besar PON XIX/2016, Ahmad Heryawan menjamin kebutuhan arena pertandingan PON XIX/2016 Jabar akan selesai tepat pada waktunya.
Gubernur menginstruksikan kepada seluruh jajaran PB PON XIX/2016 agar keputusan kebutuhan arena pertandingan dimaksud tidak melewati deadline.
Persiapan difokuskan di 14 kabupaten/kota yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan cabang olahraga. Diantaranya Bandung Raya, Bandung Barat, Sumedang, Cirebon, Sukabumi, Subang, Pangandaran, Indramayu, Purwakarta, dan Karawang.
“Venuenya untuk apa saja dan di mana saja tempatnya, sudah kita tentukan, sudah kita rencanakan pembangunannya,” tegasnya.
Penggunaan anggaran sendiri harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan, untuk mencegah terjadinya gratifikasi dari anggaran PON 2016, pihaknya menggandeng BPK dan BPKP untuk mengawasi ke mana anggaran itu mengalir.
