Tak Puas dengan Kinerja Kementerian Desa, Para Aktivis Ini akan Gelar Aksi di BPMPD
Oleh: Yuga Khalifatusalam
Jurnal Bandung – Para aktivis yang mengatasnamakan Komunitas Pegiat Desa (KPD) Jawa Barat tidak puas terhadap kinerja Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi. Pasalnya, sampai saat ini, banyak program kementerian tersebut yang belum terealisasi.
Bahkan, para aktivis ini berencana menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya di depan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Jabar di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.
”Kami meminta Kementerian Desa segera mengumumkan hasil seleksi pendamping desa, meralisasikan dana desa dalam satu tahap, hingga transferan dana desa langsung ke kas desa,” sebut Korlap KPD Jabar Taufik Nurohim kepada Jurnalbandung.com, Rabu (24/2) malam.
Taufik juga meminta agar kementerian segera merealisasikan perekrutan pendamping lokal desa dan memberhentikan dana dekontrasi untuk pelakasanaan rekrutmen pendamping desa.
Menurutnya, hadirnya Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi merupakan wujud langkah pemerintah dalam meralisasikan Undang-Undang Desa Nomor 6/2014.
“Bukan malah menyandera dan membuat sulit dalam mengimplementasikan kewenangan-kewenangan desa,” tegasnya.
Dia menilai, banyak kepentingan politik lokal yang menjadi penghambat turunnya dana dekontrasi hingga transferan dana desa yang tidak langsung ke kas desa.
”Dugaan kami, politik lokal berlabel dekontrasi ini yang menjadi biang penyebabnya. Nyaris dalam dua bulan ini pun, hasil seleksi pendamping desa belum juga dumumkan,” ujar Taufik.
Dia juga mengaku mendapat informasi jika realisasi dana desa 2016 yang naik 100% dibandingkan 2015 lalu itu akan segara cair paling lambat April mendatang.
”Lalu siapa yang mengawal supaya dana desa itu bisa tepat sasaran, kalau di Jabar pendamping desanya belum diumumkan,” ujarnya.
