Tak Dibahas di Rapat Banggar, Dewan Kecewa Dana Desa Dihapus

Oleh: Bayu Wicaksana

Jurnal Bandung – DPRD Jawa Barat mempertanyakan sikap Pemprov Jawa Barat yang menghapus dana bantuan desa tahun ini sebesar Rp 115 juta per desa.

Terlebih, pencoretan dana desa ini tidak pernah diinformasikan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) saat menggelar rapat pembahasan APBD bersama legislatif.

Anggota Komisi I DPRD Jabar Dedi Hasan Bahtiar mengaku terkejut dengan dihilangkannya dana bantuan desa. Menurut Dedi, hingga rapat terakhir pembahasan anggaran bersama TAPD, pihaknya tidak pernah dilapori adanya pencoretan bantuan tersebut.

“Ya tentu saya kaget kenapa sekarang tiba-tiba dihilangkan. Ini di rapat banggar tidak muncul bahwa diberhentikan. Kenapa dalam pembahasan anggaran tidak ada kabar dana bantuan desa dihentikan. Kami akan lakukan kroscek,” ungkap Dedi kepada jurnalbandung.com, Minggu (20/3).

Kendati begitu, Dedi memahami saat ini pemprov tengah fokus menyiapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016. Sebagai tuan rumah, kata Dedi, Pemprov Jabar memerlukan anggaran yang besar agar ajang olahraga terbesar di Tanah Air ini bisa berjalan sukses.

“Kami ngerti adanya keterbatasan anggaran daerah. Tapi idealnya dana desa tetap berjalan, PON tetap berjalan,” katanya.

Dedi kembali menyayangkan dihapusnya dana bantuan desa untuk tahun ini. Meski dihapus sementara, lanjut Dedi, bagaimana pun juga dana tersebut sangat bermanfaat bagi pembangunan di desa.

Terlebih, lanjutnya, mayoritas warga Jabar berada di pedesaan. Oleh karena itu, Dedi meminta Pemprov Jabar segera mencari solusi untuk pengganti dana bantuan desa.

Ini penting agar pemprov tidak terkesan mengorbankan pembangunan desa gara-gara pelaksanaan PON 2016. Sebagai contoh, kata Dedi, pemprov bisa meminta tambahan bantuan keuangan ke pemerintah pusat agar dimasukkan pada APBN Perubahan tahun ini.

“Solusinya harus segera diganti agar pembangunan tetap berjalan, menopang pembangunan di desa,” kata Dedi seraya menyebut dihapusnya dana tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan di desa.

Sementara itu, Dedi pun meminta aparatur desa lebih baik dalam menggunakan dana bantuan desa. Terlebih, dengan ditiadakan sementara bantuan dari pemprov, aparatur desa harus lebih cermat dan efektif dalam melaksanakan pembangunan.

“Jalankan pembangunan dengan mengoptimalkan dana yang ada. (Penghapusan dana desa dari pemprov) ini jangan dijadikan alasan untuk melempem, karena masih ada dana yang lain. Jalankan dana dari pusat dan sumber dana lain, yang berasal dari kabupaten,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengakui bahwa dana bantuan desa untuk tahun ini dihilangkan seiring dengan pelaksanaan PON Jabar 2016.

“Tahun ini Jabar punya tugas nasional, yaitu PON. Anggarannya sangat besar, Rp 2,3 triliun,” kata Heryawan di Gedung Sabuga, Bandung, Jumat (18/3).

Heryawan mengaku, pihaknya sudah mencari cara untuk mengatasi hal tersebut tanpa menghilangkan bantuan desa.

“Tetapi itu sulit, sehingga dana bantuan gubernur inilah yang dihilangkan sementara,” katanya.

Menurutnya, penghilangan ini tidak berdampak signifikan karena pada tahun ini desa menerima bantuan dari pemerintah pusat yang akan segera cair bulan depan. Heryawan berjanji, dana bantuan desa akan dicairkan kembali pada 2017 mendatang.

“Jadi tahun ini kemungkinan tidak ada, karena beban provinsi untuk PON Rp 2,3 triliun. Mau dipaksa juga enggak ada, enggak ada anggarannya,” pungkasnya.