Realisasi Pengumpulan Zakat Rendah, Lembaga Zakat Harus Gencar Lakukan Sosialisasi

Jurnal Bandung – Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih terhitung rendah. Hal ini terlihat dari minimnya zakat yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), baik tingkat nasional maupun Jawa Barat.

Dari potensi nasional pada 2015 yang diperkirakan mencapai Rp268 triliun, zakat yang terhimpun hanya Rp5 triliun. Adapun dari potensi di Jabar yang diprediksi mencapai Rp17 triliun, Baznas Jabar hanya menerima zakat sebesar Rp168 miliar.

Ketua Baznas Jabar Arif Ramdhani mengatakan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, diperlukan upaya serius dari lembaga penghimpun zakat itu sendiri, termasuk Baznas.

Baznas, kata dia, harus lebih optimal dalam mengenalkan keberadaannya kepada masyarakat. Sebab, selama ini, masih banyak masyarakat yang tidak paham betul tentang keberadaan Baznas itu sendiri.

“Masyarakat banyak yang menyebut (Baznas) Basarnas, padahal jauh beda. Ini karena kita belum dikenal,” kata Arif dalam diskusi bertajuk “Pencanangan Kebangkitan Zakat di Jabar” di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (22/7).

Acara ini dihadiri juga oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yuliana, serta seluruh perwakilan Baznas kabupaten/kota di Jabar.

Arif mengakui, lembaga yang dipimpinnya ini belum dikenal baik oleh masyarakat. Terlebih, lembaganya tersebut belum berdiri utuh di setiap kabupaten/kota di Jabar.

“Dari 27 (kabupaten/kota), baru 13 yang sesuai undang-undang, sedangkan 14 lainnya sedang proses,” katanya.

Hal ini diyakini menjadi salah satu faktor belum optimalnya penghimpunan zakat. Oleh karena itu, Arif meminta seluruh petugas Baznas agar lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Selain harus amanah dalam menghimpun zakat yang dipercayakan masyarakat, Baznas pun harus bisa menyampaikan ke masyarakat akan pentingnya membayar zakat.

“Kita harus memiliki ruh dan semangat yang sama dalam mendakwahkan zakat,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dirinya pun meminta agar petugas Baznas mampu meyakinkan masyarakat agar tidak ragu menitipkan zakatnya ke lembaga tersebut. Selain harus amanah, Baznas pun harus mampu membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

“Para pimpinan Baznas yang baru dikukuhkan oleh bupati/wali kota mudah-mudahan memiliki semangat yang baik. Kita ingin Baznas memiliki semangat kepercayaan dari masyarakat,” katanya seraya menyebut zakat memiliki peran yang penting dalam menanggulangi kemiskinan.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, pemerintah harus berperan dalam menyadarkan masyarakat agar mau membayar zakat. Terlebih, dalam pandangan Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Bahkan, Heryawan menilai, pemerintah berhak untuk memaksa warga agar mau membayar zakat.

“Negara punya kekuatan paksa kepada seseorang agar tidak berbuat maksiat, maksiat tidak membayar zakat. Kewenangan yang bisa memaksa seluruh masyarakat membayar zakat adalah pemerintah, kekuasaan, ini perlu diperkuat,” jelasnya.

Oleh karena itu, tambahnya, ke depan pemerintah perlu membenahi aturan untuk memungkinkan dilakukannya upaya tersebut.

“Dalam perkembangannya, perlu kekuatan lobi-lobi keagamaan, kekuatan politik Islam di (pemerintah) pusat. (Zakat) untuk mengentaskan fakir miskin,” katanya.

Upaya paksa ini, lanjut Heryawan, telah dilakukannya selama memimpin Pemprov Jabar. Seluruh PNS di lingkup Pemprov Jabar diwajibkan membayar zakat dengan cara dipotong langsung saat pembayaran gaji.

“Gaji PNS (Pemprov Jabar) dipotong langsung. Kalau enggak dipotong langsung, suka lupa. Berdasarkan pengalaman itu, kami dengan sangat hormat kepada PNS memotong gaji untuk zakat,” terangnya.

Dengan cara itu, setiap bulannya, terkumpul zakat sebesar Rp1,2 miliar dari seluruh PNS di lingkungan Pemprov Jabar.

“Kita buat regulasi, separuh dikelola OPD, separuh dikelola Baznas,” katanya.

Lebih lanjut Heryawan mengatakan, masyarakat harus mempercayai keberadaan lembaga zakat sebagai tempat yang tepat untuk menitipkan sebagian rezeki yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian, lembaga zakat paling efektif dan amanah dalam mengentaskan kemiskinan.

“Ada LSM non zakat, ada LSM BUMN/BUMD yang turut mendukung program pemerintah. Yang paling efektif mengentaskan kemiskinan di lapangan adalah lembaga zakat. Jadi (lembaga zakat) paling amanah, paling bagus,” sebut Heryawan.

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat agar tidak ragu lagi menitipkan zakatnya ke lembaga-lembaga zakat yang sudah ada.

“SK (lembaga) zakat itu SK langit, sehingga kejujurannya lebih terjamin,” pungkasnya.