Perbaikan Hulu DAS Tak Bisa Ditawar Lagi

Oleh: Bayu Wicaksana

Jurnal Bandung – Perbaikan kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) tak bisa ditawar lagi untuk mencegah bencana, seperti longsor dan banjir bandang yang terjadi di Garut dan Sumedang, baru-baru ini.

Sebaik apapun penanganan di kawasan hilir dinilai akan sia-sia jika kerusakan semakin terjadi di kawasan hulu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat Haryadi Wargadibrata menyontohkan, sistem peringatan dini bencana sudah dilakukan dengan baik.

Berbagai pihak terkait terus melakukan pantauan untuk memprediksi kemungkinan fenomena alam yang akan terjadi.

“Hal-hal seperti (sistem peringatan dini) itu sebetulnya jangan jadi masalah,” kata Haryadi kepada jurnalbandung.com di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (5/10).

Dia menyebut, pergerakan tanah selalu diawasi oleh tim vulkanologi dari pemerintah pusat. Selain itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pun menganalisa hal serupa dalam setiap bulannya.

“Mitigasi bencana sudah menerbitkan per enam bulan sekali, kita bahas minimal dua kali setahun,” katanya.

Bahkan, kata dia, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air setiap hari melakukan pemantauan aliran sungai.

Oleh karena itu, saat ini, yang harus menjadi perhatian adalah perbaikan di kawasan hulu sehingga daerah tangkapan air akan semakin banyak kembali.

“Pengelolaannya BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) harus seperti apa, kehutanan seperti apa, lingkungan hidup. Jadi, segala sesuatu kalau menurut kami tergantung dari lingkungan hidup,” bebernya.

Terlebih, Indonesia memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga memerlukan kawasan hulu sungai yang baik.

“Untuk sungai misalnya, apa sih penyebabnya (bencana)? Mungkin di hulunya rusak, ada perlakuan yang kurang baik atau budidaya kurang baik. Sehingga catchment area-nya enggak jalan, jadi larian airnya semakin tinggi,” terangnya.

Disinggung hujan dengan intensistas yang tinggi belakangan ini, menurutnya, diperlukan kesiapsiagaan dari semua pihak.

“Yang penting kitanya harus siap siaga. Ini akan terjadi angin besar, akan terjadi hujan tinggi. Seperti di Kota Bandung, ini kan drainase dibenahi, mudah-mudahan ke depan enggak akan banjir lagi di jalan,” paparnya.

Haryadi menambahkan, status tanggap darurat di Garut telah berakhir pascabanjir bandang pada 20 September lalu.

Untuk Sumedang, tambahnya, saat ini sedang dibahas apakah mengakhiri atau memperpanjang status darurat.

Saat ini, lanjut Haryadi, yang menjadi fokus perhatian adalah rehabilitasi untuk menormalkan kembali kehidupan masyarakat.

“Bagaimana memperlakukan manusia yang terkena dampak agar siap untuk mengarungi kehidupan,” katanya.

Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) ini, pihaknya bersama BPBD kabupaten melakukan penghitungan terhadap berbagai kerugian masyarakat untuk selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat.

“Kita ajukan ke pusat. Kita hanya sebatas menghitung, kita memfasilitasi kabupaten/kota,” katanya.

Pendataan warga beserta kerugian harta bendanya menjadi dasar penyaluran dana dari pemerintah untuk proses rekonstrusi dan rehabilitasi ini.

“Menginventarisir, menghitung kerusakan. Nanti perlakuannya oleh kepala daerah setempat, baik lahannya, orangnya. Camat yang tahu, KK-nya berapa, KTP-nya berapa, benar atau tidak,” katanya seraya berharap rekonstruksi dan rehabilitasi ini bisa tuntas dalam waktu dua pekan.

Masa rekonstruksi dan rehabilitasi, kata dia, belum sampai pada tahap penggantian rumah oleh pemerintah, sehingga pihaknya pun belum mengetahui total kerugian akibat bencana tersebut.

“Bukan mempersulit, memang kondisinya seperti itu. Ada rumus (penghitungan), rumah panggug (dihitungnya) dipisah, rumah tembok dipisah,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, hasil inventarisasi ini akan ditetapkan oleh bupati setempat untuk selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat. Ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan dana ganti rugi.

Pemprov Jabar sendiri telah menyalurkan bantuan sebesar Rp10 miliar, yakni bagi Garut Rp6,5 miliar dan Sumedang Rp3,5 miliar.

“Untuk hal-hal yang cepat, seperti untuk membeli alat-alat kesehatan rumah sakit, supaya segera pulih pelayanan kesehatannya,” katanya.

Lebih lanjut dia mengimbau masyarakat agar tetap waspada mengingat kondisi cuaca yang masih mengkhawatirkan.

“Harus waspada dengan bencana. Bagi masyarakat yang merasa ada pada kawasan rawan bencana, ketika ada gejala, ada kekhawatiran, bisa dipicu angin, cuaca, hujan, segera menyelamatkan diri,” imbaunya.