Pemprov Jabar Klaim Penyerapan APBD 2013 Capai 93%
Jurnal Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa penyerapan APBD 2013 hampir mencapai yang ditargetkan. Pasalnya penyerapan APBD tersebut mencapai 93%.
Menurut Asisten Daerah Administrasi Setda Jabar Iwa Karniwa dari Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 yang disahkan DPRD Jabar pekan lalu tergambar tingkat optimalisasi penyerapan yang dilakukan jajaran Pemprov Jabar. “Penyerapan 93% menunjukan penganggaran yang kami lakukan mendekati akurat,” katanya di Bandung, Senin (21/7).
Iwa kemudian merinci laporan realisasi anggaran APBD 2013 yang meliputi pendapatan sebesar Rp 19,2 triliun dan belanja Rp 18,3 triliun serta surplus/(defisit) Rp 840 miliar. Sementara di sektor pembiayaan antara lain penerimaan Rp 2.9 triliun, pengeluaran Rp 189 miliar, dan surplus Rp2,7 triliun.
Sementara untuk 7% anggaran yang tak terserap menurutnya terkait dengan dana bantuan bagi PNS yang sakit, serta bencana alam di pos penyediaan. Secara keseluruhan, Iwa menilai proses perencanaan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jabar sudah mendekati aturan yang ada. “Pencapaian ini hadir dari penilaian kinerja, perilaku dan kedisiplinan,” katanya.
Menurutnya biasanya dalam perencanaan proses anggaran daerah yang terjadi adalah kecenderungan membengkakan anggaran. Namun dari APBD 2013 lalu, Iwa memastikan bahwa setiap OPD menyusun anggaran sesuai rencana pembangungan jangka menengah daerah (RPJMD). “Mereka juga menghitung kemampuan penyerapan anggaran, ini yang menjadikan optimal,” ujarnya.
Pihaknya juga menekankan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berlaku secara umum telah diterapkan dalam bisnis proses yang ada dalam aplikasi SIPKD, termasuk di dalamnya adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang berjenjang dan menjamin bahwa seluruh transaksi yang diproses telah diverifikasi secara otomatis dalam aplikasi secara konsisten.
“Sehingga data dan informasi yang dihasilkan lebih valid/akurat, transparan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable),” katanya.
Terkait sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2013, agar penyerapan tinggi meski waktunya terbatas, pihaknya akan memprioritaskan anggaran untuk persiapan PON 2016, pemenuhan janji kampanye yakni penambahan ruang kelas baru (RKB). “Termasuk pembebasan lahan di Kertajati terus kita prioritaskan,” ujarnya.