Pemprov Jabar Berikan Beasiswa Program Doktor Bagi 300 PNS-nya

Oleh: Bayu Wicaksana

Jurnal Bandung – Pemprov Jawa Barat memberi beasiswa program doktor bagi 300 pegawai negeri sipil (PNS)-nya. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas PNS Pemprov Jabar.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, beasiswa program doktor diberikan kepada PNS yang akan melanjutkan kuliah S3 nya.

“Jadi nanti kalau sudah diterima di universitas tertentu, dalam maupun luar negeri, dengan catatan kampus pilihan, akan dibebastugaskan dari pekerjaannya,” jelas Heryawan kepada jurnalbandung.com di Gedung Sate, Kota Bandung, belum lama ini.

Menurut Heryawan, selama menempuh pendidikannya, PNS tersebut tetap akan mendapatkan gaji meski tidak bertugas. Keistimewaan itu diberikan agar kuliah mereka bisa cepat selesai.

“Daripada kuliah sambilan hanya Sabtu dan Minggu,” ujarnya.

Heryawan juga mengatakan, dirinya sangat menghargai upaya mereka untuk belajar di luar negeri.

“Sangat berharga ketika mereka kuliah di luar negeri, kembali ke Indonesia untuk mengamalkan ilmunya,” ucapnya.‬

Selain memberikan beasiswa, untuk mengembangkan kualitas PNS, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan, di antaranya pelatihan PNS dengan melibatkan pakar sumber daya manusia (SDM).

“SDM semakin berkualitas, sehingga dampaknya kinerja pemerintah semakin bagus dan bermanfaat bagi masyarakat seluas-luasnya,” jelas Heryawan.

Selain itu, pihaknya memberi kesempatan bagi para PNS yang akan melakukan penelitian.

“Riset edukasi untuk PNS. Jadi, kalau akan melakukan penelitian, akan didorong dan dihargai,” katanya.

‪Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan penilaian bagi PNS teladan. PNS terbaik akan diberi kesempatan berkunjung ke negara yang kualitas birokrasinya sudah bagus dan berkelas dunia.

“Pemprov Jabar pun memberikan tunjangan pendapatan penghasilan (TPP) untuk perbaikan penghasilan. Oleh karena itu, honor-honor yang tak jelas kita cabut, tak ada honor, kami ganti tunjangan penghasilan,” bebernya.

Saat ini, lanjut Heryawan, pengaturan pendapatan PNS mengacu pada beban kinerja sebesar 50%. Ke depan, Pemprov Jabar akan mengatur posisi ideal pendapatan menjadi 70% kinerja.

Untuk meningkatkan pelayanan, tambah Heryawan, Pemprov Jabar juga memiliki cyber goverment, perizinan on line e samsat, samsat  gendong, aplikasi lelang, aplikasi kesehatan, dan harga pangan secara online.

“Semua itu terus kami kembangkan ke depan untuk melayani masyarakat Jabar,” katanya.‬

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Sumarwan mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur jangka panjang diarahkan untuk menciptakan birokrasi sebagai social engineering dalam mewujudkan kesejahteraan.

Langkah ini sebagai upaya untuk menciptakan birokrasi yang mempunyai pola pikir maju dan paradigma baru dalam mengelola pembangunan agar berkualitas, akuntabel, dan berdaya saing.

“Lulusan doktor yang telah menyelesaikan pendidikan ini akan diarahkan sebagai tenaga ahli pembangunan Jawa Barat,” pungkasnya.