PD KAMMI Bandung Menyoal Kebijakan Pemerintah yang Tidak Merakyat

Oleh: Izussalam
(Ketua Umum PD KAMMI Bandung)

Jurnalbandung.com – Kebijakan kenaikan berbagai harga mulai dari BBM non Subsidi Pertamax, bahan – bahan pangan, hingga PPN ini menjadi isu ekonomi terkini di Indonesia. Selain itu ketidakstabilan ketersediaan beberapa komoditi juga turut serta mempengaruhi harga di pasar. Tak lupa juga isu politik dimana berhembus kencang tentang wacana penundaan pemilu, hingga perpanjangan masa jabatan Presiden sampai 3 periode.
Menanggapi hal tersebut, KAMMI Daerah Kota Bandung dengan tegas menolak segala bentuk kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat dan menciderai semangat reformasi. Kenaikan harga – harga yang tidak dibarengi dengan perbaikan diseluruh sektor ekomoni ini jelas hanya akan menyengsarakan rakyat dan meningkatkan tingkat kemiskinan.
Ditambah dengan adanya wacana penambahan masa jabatan presiden dan atau penundaan pemilu, ini membuktikan ketidakcakapan rezim saat ini dalam mengelola negara yang sesuai dengan Amanah Konstitusi dan UUD 1945. Jika wacana ini terus disuarakan ini hanya akan membuka ruang otoritarianisme dan menciderai semangat reformasi dan jika terealisasi, usulan ini jelas bentuk pelanggaran terhadap Konstitusi. Sebab Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Pemilu dilakukan lima tahun sekali dan pada Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat tetap (fix term) yakni lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Terlebih konstitusi kita tidak membuka ruang adanya penundaan pelaksanaan Pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penundaan Pemilu juga sama artinya menunda regenerasi

kepemimpinan yang seharusnya terus berjalan demi menghindari kekuasaan yang terlalu panjang yang berpotensi membuka praktik korupsi.
Maka dengan ini KAMMI Daerah Kota Bandung mengambil sikap :

1. Menolak kenaikan Harga BBM Pertamax serta mendesak Pemerintah untuk menjamin ketersediaan BBM Pertalite
2. Mendesak Pemerintah menjamin kesetabilan & Ketersediaan bahan pangan
3. Menolak kenaikan PPN 11%
4. Menolak perpanjangan massa jabatan Presiden & Penundaan Pemilu
5. KAMMI Daerah Kota Bandung juga mendesak Pemerintah & DPRD Jawa Barat untuk turut aktif menolak segala bentuk kenaikan harga yang menyengsarakan rakyat serta menolak pula wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan Presiden yang tengah menjadi isu nasional saat ini.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, semoga Allah memudahkan segala bentuk perjuangan kami melawan segala kedzoliman.