Orang Nomor 1 di Golkar Jabar Ini Tuntut Pemerintah Perhatikan Nasib Warga Jatigede
Oleh: Bayu Wicaksana
Jurnal Bandung – Orang nomor 1 di Partai Golkar Jawa Barat menuntut pemerintah lebih serius memerhatikan nasib warga terdampak pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang.
Selain harus memenuhi kewajiban kepada warga yang tergusur, pemerintah pun harus segera membuka kembali akses jalan penghubung Sumedang-Wado-Garut yang saat ini terputus akibat tergenang air bendungan tersebut.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi. Dedi yang belum sebulan menempati kursi Ketua DPD Golkar Jabar itu mengatakan, hampir semua proyek raksasa di Tanah Air menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar.
“Pembangunan proyek raksasa di suatu wilayah sering menimbulkan pilu bagi warga sekitar. Tergusur, terasingkan, terisolasi,” kata Dedi kepada jurnalbandung.com di Gedung DPD Golkar Jabar, Kota Bandung, Rabu (11/5).
Hal ini cukup menurutnya disayangkan, karena seharusnya mereka pun ikut merasakan manfaat pembangunan tersebut. Oleh karenanya, Dedi berharap pemerintah provinsi dan pusat pun secepatnya membuka kembali jalan yang terputus. Terlebih, akses jalan yang harus dibuka kembali tidak terlalu panjang, yakni mencapai sekitar 800 meter.
“Itu hal mudah kalau punya keinginan. Keuangan cukup untuk menyelesaikan itu semua, di (APBD) perubahan (2016) dan 2017,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah pun harus memikirkan kehidupan warga yang tergusur Waduk Jatigede. Menurut Dedi, hal ini penting karena warga akan mengalami perubahan pola kehidupan dari bidang pertanian ke bidang lain.
“Itu harus diimbangi modal kerja yang cukup, modal teknologi yang cukup,” katanya.
Dedi pun meminta Fraksi Golkar di DPRD Jabar bekerja lebih baik lagi dalam memperjuangkan nasib warga yang terdampak pembangunan Waduk Jatigede.
Menurutnya, fraksi terbesar kedua di DPRD Jabar ini harus jadi penggerak untuk mendorong pemerintah agar segera memenuhi hak-hak warga yang terdampak pembangunan tersebut.
Tidak hanya itu, Dedi pun meminta Fraksi Golkar terjun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi warga dan kebutuhan apa saja yang harus segera dipenuhi pemerintah sebagai kompensasi pembangunan tersebut.
“Fokus berapa warga yang tergusur, fraksi harus mengidentifikasi. Berapa kebutuhan modal. Sehingga Fraksi Golkar harus memperjuangkan seluruh kebutuhan publik masyarakat Jatigede,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jabar Yod Mintaraga mengatakan, pihaknya siap mengikuti instruksi Dedi tersebut. Yod pun sependapat bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan Waduk Jatigede harus segera dibangun.
“Kalau arealnya dipergunakan, maka harus secara serius dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Sehingga masyarakat tidak kehilangan pelayanan publik,” kata Yod.
Yod pun membenarkan, proyek pembangunan besar sering menyisakan persoalan sosial bagi warga sekitar. Oleh karena itu, Yod berjanji mendesak Pemprov Jabar dan pemerintah pusat segera memenuhi hak-hak warga yang terkena dampak.
Selain membangun kembali infrastruktur yang diperlukan, kata Yod, pemerintah pun harus memikirkan mata pencaharian mereka.
“Biasanya terjadi kehilangan kesempatan kerja. Yang biasanya peternak, tani, perkebunan, kalau asetnya digunakan untuk pembangunan, maka dia kehilangan mata pencaharian,” beber Yod.
Pemerintah harus membimbing warga agar mampu memanfaatkan keberadaan Waduk Jatigede sebagai sumber penghasilan.
“Harus memberi keterampilan ke masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Kalau potensinya perikanan, beri keterampilan perikanan. Kalau obyek wisata, beri keterampilan mengelola pariwisata,” pungkasnya.
