Megawati Dapat Gelar Doktor, Dedi Mulyadi : Megawati Berikan Gagasan Strategis untuk Bangsa

Jurnal Bandung – Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golongan Karya Jawa Barat Dedi Mulyadi mengucapkan selamat kepada Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri. Ucapan selamat tersebut karena wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan

mendapat gelar doctor honoris causa dalam bidang politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran, Bandung, Rabu (25/5).

Dedi Mulyadi menilai, Megawati pantas mendapatkan gelar tersebut, karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa gagasan-gagasan yang keluar dari pemikiran Megawati sangat berguna untuk kemajuan bangsa.

Dedi juga memberikan apresiasi terhadap orasi ilmiah yang dibacakan oleh Megawati, perihal Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut Dedi, Pancasila harus benar-benar dijiwai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, lanjut Dedi pemahaman terhadap pancasila sangat penting dimiliki oleh seluruh masyarakat.

“Sehingga negara harus segera melakukan langkah-langkah konstitusional untuk menata semangat kehidupan ber-Pancasila. Jadi Pancasila tidak menjadi tafsir rezim yang dalam setiap rezim memiliki tafsir tersendiri,” katanya.

Selain itu, adanya jaminan kesehatan, hari tua, dan pendidikan tidak terlepas dari peran Megawati saat menjabat presiden. Dia pun meminta agar azas keadilan masyarakat ini mendapatkan perlindungan lebih lanjut.

“Kalau kemarin Ibu Megawati menggagas jaminan kesehatan, hari tua, pendidikan. Maka jaminan itu jangan sekedar ada, namun harus lebih memberikan perlindungan yang menyeluruh untuk masyarakat,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Dedi, orasi Megawati pun menunjukkan pentingnya penjagaan kedaulatan negara. Dalam hal ini, penguasaan laut tidak boleh ada batasan antara kabupaten dan provinsi karena ini merupakan zona yang sangat terbuka.

“Hal keempat yang saya catat dari orasi ilmiah Ibu Mega tadi adalah tentang kemandirian ekonomi bangsa. Kita memiliki kekayaan cukup, kemampuan keuangan cukup, manakala birokrasi memiliki aspek perencanaan keuangan yang memadai,” katanya seraya menyebut hal ini harus berorientasi pada kepentingan publik.

Selama ini, kata Dedi, keuangan negara lebih banyak digunakan untuk keperluan aspek administratif di pemerintahan dan kegiatan yang tidak memiliki efektivitas untuk kepentingan publik. “Tetapi persoalan ini berbenturan dengan politik akomodatif dan kelembagaan negara dan badan serta dinas kantor di tiap kabupaten/kota,” katanya.

Dedi pun mengapresiasi gagasan Megawati terkait pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk masyarakat ke depan. “Karena tidak akan ada artinya ekonomi kalau lingkungan kita hancur,” pungkasnya.