Lewat Rencana Aksi Multipihak, Deddy Mizwar Berharap Penanganan Banjir Terintegrasi dan Menyeluruh

Oleh: Bayu Wicaksana

Jurnal Bandung- Wakil Gubernur Jawa Barat yang juga Kepala Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jabar Deddy Mizwar berharap, dalam waktu dekat akan tersusun langkah nyata untuk mengatasi banjir di Bandung Raya seiring dilakukannya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di kawasan tersebut.

Deddy menyebut, pihaknya akan menyusun rencana aksi multipihak implementasi pekerjaan (RAM IP) yang akan menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi banjir tersebut. Dengan adanya RAM IP ini, akan jelas setiap tugas dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Solusi jangka panjang kan sudah ada. Jangka pendek ini, apa 1-2 tahun, sehingga fokus pada titik-titik lokasi di mana yang perlu diatasi lebih cepat,” tutur Deddy kepada jurnalbandung.com seusai memimpin rapat koordinasi (rakor) untuk mengatasi banjir di Bandung Raya di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (1/11).

Rakor ini dihadiri perwakilan pemerintah pusat dan masing-masing kabupaten/kota. Deddy menjelaskan, melalui RAM IP ini, diharapkan setiap tindakan bisa dilakukan dengan tepat.

“Selain (menentukan) lokasi, waktunya juga harus jelas. Supaya penganggaran tepat. Jangan sampai waktunya enggak dirancang, nanti pengganggaran keluar dari waktu yang ditetapkan,” katanya seraya berharap, RAM IP ini akan tersusun pada 10 November mendatang.

Deddy juga berharap, dengan adanya RAM IP, penanganan banjir bisa dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh.

“Selama ini permasalahan di kita ini komunikasi, enggak ada koordinasi,” katanya.

Dia menyontohkan, pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Cipta Karya akan melakukan pengerjaan struktur.

“Yang non-struktural dari provinsi dan pemkot. Bisa saja masuk di struktural, asal di luar kewenangan BBWS dan Cipta Karya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Operasi BBWS Suwarno mengatakan, pihaknya akan melakukan sejumlah pengerjaan fisik pada 2017 mendatang, salah satunya merehabilitasi Sungai Cibeureum.

Namun, dalam melakukan berbagai rehabilitasi itu, BBWS terkendala pembebasan lahan yang menurut dia kewenangannya berada di pemerintah daerah.

“Studi dulu untuk pembebasan tanah. Semua fisik bisa, tapi masalahnya tanah, itu berlarut-larut. Permasalahan kita adalah tanah. Harus sama-sama duduk, siapa berbuat apa,” katanya.

Menurutnya, seluruh daerah belum siap terkait pembebasan tanah. “Kabupaten Bandung Barat, Kota bandung, Cimahi, belum siap pembebasan tanah,” ungkapnya.

Dia juga menerangkan, sejumlah lahan yang harus dibebaskan untuk mengatasi persoalan banjir ini.

“Ada beberapa bagian, di barat Melong Asih, di hulu Cieunteung, agak hulu lagi di Rancaekek,” sebutnya.

Dari ketiga daerah tersebut, menurut dia, sedikitnya 11 hektare lahan perlu dibebaskan. Sementara untuk penanganan banjir di Gedebage, Kota Bandung, perlu sekitar 76 hektare lahan yang nantinya akan dijadikan danau.

“Akan kita buat kolam retensi yang di atasnya jadi masjid terapung,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta bantuan Pemprov Jabar agar pembebasan lahan tersebut segera terpenuhi.Sementara itu, untuk pengerjaan fisik, saat ini pihaknya sudah melakukan berbagai pengerjaan.

Terkait penanganan banjir Cieunteung, pihaknya juga sudah melaksanakan kontrak pembuatan kolam retensi.

“Kita sudah laksanakan pekerjaan fisik, terutama pada 8.000 meter persegi yang pembebasan sejak 2013. Sudah mancang, tapi banjir. Jadi, alat penyedia jasa terendam,” katanya.

Untuk pembebasan lahan di Cieunteung yang menjadi kewenangan BBWS, pihaknya akan melakukan pembayaran pada bulan depan. Selain itu, untuk memperlancar aliran Sungai Cisangkuy, pihaknya sudah menyiapkan alat-alat di lokasi.

Adapun penanganan banjir Rancaekek, pihaknya sudah menandatangani tiga paket kontrak untuk merehabilitasi Sungai Cimande, Cikijing, dan Cikeruh.

“Cimande sudah 70% kita siapkan, Maret fisiknya. Cikijing baru Desember ini kita bayar,” pungkasnya.