Jokowi-JK Dituding Sebagai Pembohong
Oleh: Yuga Khalifatusalam
Jurnal Bandung – Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung. Mereka menolak keras rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (ВВМ).
Humas HTI Jabar Luthfi Afandi mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk desakan agar pemerintah mengurungkan rencana menaikkan harga BBM.
“Tuntutan kita jelas, batalkan rencana kenaikan harga BBM karena ini pasti akan merugikan rakyat dan akan berdampak serius terhadap rakyat, belum dinaikan saja barang-barang sudah naik apalagi nanti setelah harga BBM naik,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela aksi unjuk rasa, Selasa (11/11).
Pihaknya menilai, Pemerintahan Jokowi-JK tidak pro rakyat. Sebab, baru satu bulan dilantik, Jokowi-JK sudah berani menaikkan harga BBM.
“Kenapa rezim dzolim? Itu karena kalau kita lihat dari pengguna BBM berdasarkan hasil survei sensus ekonomi nasional 2010, 65 persen masyarakat kalangan bawah dan miskin, 27 kalangan menengah, 6 persen menengah ke atas, dan 2 persen kalangan kaya. Jadi kalau pemerintah menaikan harga ВВМ yang terkena dampak adalah masyarakat bawah dan miskin. Jadi bohong kalau dikatakan subsidi banyak dikonsumsi orang kaya, itu bohong,” paparnya.
Begitu juga jika dilihat dari pemilik kendaraan bermotor. Dari 53,4 juta pemilik kendaraan bermotor, 82 persennya adalah pemilik roda dua.
“Itu adalah kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kalau pun ditanyakan ke pubik, apakah mereka setuju adanya kenaikan harga BBM, saya yakin jawabannya tidak setuju harga BBM dinaikkan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut dia juga mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi-JK lebih mementingkan asing daripada rakyat kecil.
“Kita melihat Pemerintah Jokowi-JK telah khianat kepada rakyat, mereka lebih manut untuk kepentingan asing,” ucapnya.
Menurutnya, rencana kenaikan harga harga BBM dengan mencabut subsidi BBM itu merupakan desakan pihak asing dan perusahaan asing. Hal itu ditengarai untuk meluruskan jalan liberalisasi sektor migas di bagian hilir.
Dia menyebutkan, 80 persen lebih sektor migas di bagian hulu seperti eksplorasi minyak dan lainnya sudah dikuasai perusahaan asing. Saat ini, kata Luthfi, mereka tengah berupaya meliberalisasi sektor migas di bagian hilir.
“SPBU itu mayoritas milik Pertamina, tetapi kemudian harga BBM sudah normal dan tidak ada subsidi lagi. Sekarang sudah ngantri sekitar 800 ribu SPBU asing yang siap beroperasi. Jadi bisa kita bayangkan apa yang dikatakan Jokowi bahwa kenaikan ВВМ untuk rakyat itu bohong, sejatinya mereka menaikan harga BBM untuk kepentingan asing,” pungkasnya.
