Jelang Pilkada Serentak 2017, Mendagri Minta Gubernur Waspadai Gangguan Keamanan hingga Intervensi Asing
Oleh: Redaksi
Jurnalbandung.com – Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo meminta seluruh gubernur se-Indonesia mewaspadai empat area risiko yang kemungkinan terjadi saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 mendatang.
Keempat risiko tersebut, antara lain faktor gangguan alam; faktor gangguan keamanan seperti terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa; faktor politik hukum; dan faktor lainnya, seperti distrubusi logistik yang terhambat, rendahnya partisipasi, serta netralitas penyelenggara.
“Juga kemungkinan adanya intervensi asing yang merugikan kepentingan Indonesia secara politik dan keamanan,” beber Tjahyo dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Indonesia di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (24/11).
Lebih lanjut, Tjahyo pun menginstruksikan gubernur untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan guna melakukan deteksi dini melalui pemetaan potensi instabilitas yang berpengaruh pada dinamika politik serta mempererat komunikasi dengan tokoh agama, adat, dan masyarakat.
“Langkah-langkah tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri jelang pilkada serentak 2017,” tuturnya.
Dia berharap, para gubernur mampu meredam potensi instabilitas dan memelihara kondisi damai dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, menerapkan pelayanan publik yang baik, mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat dan menegakan hukum tanpa diskriminasi.
“Yang terpenting mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar ke-bhineka tunggal ika-an,” ujarnya.
Rapat koordinasi dengan gubernur jelak akhir 2016 ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan titik berat pembahasan dinamika kondisi politik dalam negeri menjelang pilkada serentak 2017.
Untuk diketahui, di Jawa Barat sendiri, tiga daerah akan melakukan pilkada serentak pada 15 Februari 2017, yaitu Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Bekasi.
