Jamin Berikan Pendampingan, Wagub Jabar: Kabupaten/Kota Tak Perlu Takut Tindak Perusak Lingkungan

Oleh: Bayu Wicaksana

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta pemerintah kabupaten/kota tidak takut menindak perusak lingkungan, terutama yang berbalut aktivitas tambang.

Menurut Deddy, Pemprov Jabar beserta aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas Penegak Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT) Jabar akan membantu daerah dalam menertibkan perusak lingkungan tersebut.

Bahkan, Deddy menegaskan, pemerintah kabupaten/kota tak perlu repot-repot mengatasinya karena ada Satgas PHLT yang akan membereskannya.

“(Pemerintah kabupaten/kota) enggak perlu takut. Takut sama Allah saja. Kalau enggak (berani menertibkan), hancur negeri ini,” ungkap Deddy kepada jurnalbandung.com di Gedung Sate, Bandung, Rabu (30/3).

Terlebih, tambah Deddy, saat ini, Pemprov Jabar pun memiliki kewenangan terkait pengelolaan pertambangan.

“Sekarang ada kewenangan, kita bisa turun,” katanya.

Sehingga, Satgas PHLT Jabar akan langsung turun tangan mengatasi persoalan tambang yang berpotensi merusak lingkungan.

“Beri tahu saja ke Satgas PHLT, kita akan turun langsung. Kapolda akan telepon ke Kapolres. Dengan segera bisa masuk (menindak),” terangnya.

Kendati begitu, Deddy meminta pemerintah kabupaten/kota tetap berperan aktif dalam menjaga alam dari kerusakan, terutama yang diakibatkan aktivitas pertambangan.

Jika tidak berani menindak langsung, lanjut Deddy, pemerintah daerah cukup menginformasikan hal tersebut kepada Pemprov Jabar dan Satgas PHLT.

“Kita kan enggak bisa kontrol semua wilayah. Entah bupati, wali kota, kasih tahu kita kalau ada pelanggaran gitu,” ucapnya.

Maka dari itu, Deddy memastikan, pihaknya akan meningkatkan koordinasi di antara Satgas PHLT yang terdiri dari pemprov, TNI, kepolisian, dan kejaksaan.

Hal itu dinilainya penting untuk mempertajam peran dan fungsi Satgas PHLT dalam menjaga lingkungan dari kerusakan, terutama yang diakibatkan aktivitas tambang.

“(Contoh) Gunung Guntur (di Kabupaten Garut) sekarang masih terus diusut, langsung diportal. Makanya perlu konsistensi penegak hukum,” katanya seraya menyebut dalam waktu dekat akan menggelar konsolidasi Satgas PHLT.

Lebih lanjut Deddy mengatakan, selain Garut, di Jabar terdapat daerah lain yang kondisi lingkungannya terancam oleh aktivitas tambang.

Sehingga, Deddy mengingatkan kembali akan pentingnya bantuan pihak lain, terutama untuk menginformasikan keberadaan aktivitas tambang ilegal.

“Selain Garut dan Tasik, pasti ada, tapi resmi laporan enggak ada. Makanya kita perlu laporan dari media, laporan dari aktivis,” katanya.

Tinggalkan Balasan