Ini Reaksi Dinkes Jabar Pasca Menkes Umumkan RS Penerima Vaksin Palsu
Oleh: Redaksi

Jurnal Bandung – Pemprov Jawa Barat bergerak cepat merespons pengumuman yang disampaikan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek terkait nama-nama rumah sakit (RS) penerima vaksin palsu dalam rapat kerja dengan Komisi IX Bidang Kesehatan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar Alma Lucyati mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu di Pusat yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, Bareskrim, BPOM, dan Dinkes provinsi.
Diskes Jabar juga sudah melayangkan surat kepada 13 RS di Bekasi yang disebut sebagai penerima vaksin palsu untuk segera mendata nama-nama pasien imunisasi.
Selain itu, pihaknya sedang mengecek kesiapan stok vaksin dari Dinkes provinsi, kota, dan kabupaten untuk dibantukan ke RS tersebut.
“Jika umurnya masih masuk, kita imunisasi ulang. Tapi jika sudah lewat, kita akan berikan imunisasi lanjutan,” jelas Alma dalam keterangan resmi yang diterima jurnalbandung.com di Bandung, Jumat (15/7).
Hal ini merujuk pada arahan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek pada jumpa pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Jumat (24/6) dimana anak yang mendapat vaksin palsu seharusnya kembali diimunisasi. Sebab, mereka yang mendapat vaksin palsu tentu tidak mendapat manfaat kebal terhadap suatu penyakit.
Alma menyebutkan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan keaslian vaksin yang ada sekarang di RS karena keasliannya terjamin.
“Dari sejak ada kabar mengenai vaksin palsu, pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk membekukan distribusi semua stok vaksin yang non pemerintah. Sedangkan vaksin yang sekarang tersedia (terutama di rumah sakit pemerintah) adalah buatan pemerintah serta terjamin keaslian dan mutunya,” papar Alma.
Dia mengatakan, selayaknya para orang tua yang anaknya terkena musibah vaksin palsu, pemerintah merasa sakit hati dan prihatin sekali.
“Orang tua dan pemerintah ini dua-duanya korban dari segelintir orang yang mementingkan keuntungan semata,” ucapnya.
Terkait Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu, menurut Alma, itu adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam penanganan kasus vaksin palsu.
“Satgas ini bertujuan antara adalah mencari sampai tuntas pengedar, penyalur, dan pembuat karena mereka yang paling tahu saat ini dimana saja daerah pergerakan mereka, jadi kita bisa melakukan tindakan yang diperlukan di daerah penyebaran vaksin palsu tersebut,” jelasnya.
Menurut data Diskes Jabar, ada 44 RSUD di Jabar dan 270 RS swasta. 13 dari 14 RS swasta yang dipublikasikan Kementerian Kesehatan berlokasi di Bekasi, Jabar.