Gubernur Imbau Warga Waspadai Penipuan Berkedok Rekruitmen PNS
Oleh: Yuga Khalifatusalam
Jurnal Bandung – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku jengah dengan perilaku sejumlah oknum penipuan berkedok rekruitmen pegawai negeri sipil (PNS). Dia mengimbau agar masyarakat mewaspadainya.
Gubernur yang akrab disapa Aher ini berharap, masyarakat tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku bisa menjadikan pegawai honorer menjadi PNS dan atau seseorang jadi PNS dengan syarat menyetorkan sejumlah uang.
Dia juga meminta masyarakat mewaspadai informasi rekrutmen PNS, yang belakangan berasal dari sejumlah portal dan laman palsu karena bukan bersumber dari info valid pemerintah pusat/daerah.
“Saya imbau tidak mudah tergiur, selalu waspada. Sebab, rekrutmen PNS saat ini tidak sembarangan dan prosedur yang ditempuhnya pun demikian ketat. Apalagi harus bayar dulu di muka, itu penipuan,” tegas Heryawan kepada Jurnalbandung.com di Bandung, Kamis (18/2).
Ketatnya prosedur pengangkatan PNS di Pemprov Jabar, lanjut Heryawan, terlihat dalam mekanisme pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS, yang mana batasan masa kerja dan persyaratan lainnya diatur selektif dan menyulitkan rekayasa.
Dia mencontohkan, proses rekrutmen pegawai honorer di sejumlah dinas, yang semula kandidatnya banyak, namun kemudian tersisa sedikit ketika prosesnya dilimpahkan kepada pimpinan di dinas tersebut.
“Ketika saya ubah mekanisme bahwa penanggung jawab utama data validitas honorer kepada kepala dinas, bukan di gubernur, maka dengan sendirinya data yang diajukan menjadi lebih valid,” jelasnya.
Pria yang sudah menjabat gubernur selama dua priode ini juga mengungkapkan, rekayasa persyaratan pegawai honorer masih bisa ditemui. Karena itulah, dia dan jajarannya menyeleksi ketat, agar muncul kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak.
“Jangan mau enaknya saja (diangkat jadi PNS), tapi tanggung jawabnya ada di saya. Kami kemudian ubah sistemnya dengan keabsahan dan tanggung jawab data harus dari awal, harus dari kepala dinasnya,” terangnya.
Hal senada ditegaskannya terkait rekrutmen PNS dari masyarakat umum. Menurutnya, penerimaan PNS saat ini tak sebanyak sebelumnya dan kuota kursi PNS pun relatif terbatas dibandingkan sebelumnya.
Dengan keterbatasan itu, maka jangan mudah percaya kepada para pihak yang menjanjikan bisa memberikan kuota PNS dengan mudah. Terlebih jika harus membayar dahulu, maka situasi tersebut sangatlah ganjil.
“Pastikan masyarakat umum memperoleh informasi resmi dari sumber formal, misalnya laman kementerian atau pemerintah daerah. Bukan dari informasi informal, yang sulit dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
