DPRD Minta Pemprov Jabar Tak Lepas BIJB Kertajati
Oleh: Bayu Wicaksana
Jurnal Bandung- Kalangan DPRD Jawa Barat meminta Pemprov Jabar mengkaji ulang langkah pemerintah pusat yang akan mengambil alih pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka.
Anggota Komisi III DPRD Jabar Sunatra, mengatakan, jika telah beroperasi, BIJB Kertajati memiliki potensi yang besar, salah satunya sebagai sumber kas daerah. Hal itu, kata dia, akan terwujud jika pemprov terlibat penuh dalam pengoperasionalan bandara terbesar setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten tersebut.
“Jadi harus diupayakan agar pengelolaan operasional BIJB Kertajati tidak jatuh ke pihak lain. Jika ditarik oleh pusat, bagi kami itu prihatin, sehingga perlu ada perlawanan,” kata Sunatra kepada Jurnalbandung.com di Bandung, Minggu (21/2).
Sunatra khawatir, jika diambil alih pusat, pemprov tidak memiliki peran yang besar dalam pengoperasionalan BIJB Kertajati, sehingga berdampak pada minimnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh.
Bahkan, PT BIJB selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jabar yang telah disiapkan terancam tidak memiliki fungsi karena pengelolaan bandara tersebut kemungkinan akan diambil alih oleh PT Angkasa Pura yang merupakan BUMN.
“Ini diamputasi. Kemarin saat rapat berkembang, jika ini jadi diamputasi, BIJB dibubarkan saja. Jabar hanya kebagian parkir. Karena protes, ditambah aerocity. Itu terlalu minim,” katanya.
Lebih lanjut Sunatra menilai, langkah pusat yang akan mengambil alih BIJB Kertajati ini pun tidak cukup beralasan. Sebab, menurutnya, pemprov bersama investor masih mampu membangun bandara itu tepat waktu.
“Di Komisi III sudah dihitung BIJB ini. Kalau alasan pusat (pengambilalihan) ini karena keterlambatan, tidak ada alasan. Jabar pun sanggup. Tidak punya alasan kalau Jabar tidak punya uang,” tegasnya.
Belum lama ini, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan memastikan, pembangunan BIJB Kertajati akan diambil alih oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar Rp2,1 triliun untuk pembangunan sisi darat bandara yang diharapkan menjadi kebanggaan masyarakat Jabar itu.
Dengan adanya pengambilalihan ini, Pemprov Jabar belum tentu bisa mengelola operasional BIJB Kertajati yang semula diharapkan menjadi salah satu potensi pendapatan asli daerah pemprov. Sebab, BUMD milik pemprov yang disiapkan untuk mengelola BIJB Kertajati, yakni PT BIJB harus mengikuti proses tender yang dilakukan pemerintah pusat jika ingin terlibat dalam pengelolaan tersebut.
“Karena harus tender. Kita minta prevalensi untuk Jabar, siapa pun yang menang (tender), kita 25%,” kata Heryawan.
Heryawan pun memastikan, rencana lelang investasi yang akan dilakukan PT BIJB untuk memilih investor BIJB Kertajati gagal dilakukan.
“Sekarang tidak butuh lagi investasi. Keseluruhan sisi darat sudah ditanggung APBN Rp2,1 triliun,” katanya.
Oleh karena itu, peserta lelang yang sudah terdaftar akan diarahkan menjadi investor pengelolaan kawasan aerocity di sekitar kawasan BIJB Kertajati. Kendati begitu, Heryawan berharap pemerintah pusat memberi kesempatan kepada Pemprov Jabar agar turut serta dalam pengelolaan BIJB Kertajati.
“Ya sudahlah saham pengelolaannya bisa 20%, bisa 25%. Sudah bagus, yang penting ada unsur Jabarnya,” ucapnya.
Selain berharap bisa dilibatkan pada pengelolaan operasional BIJB Kertajati, menurut Heryawan, pihaknya akan fokus pada pengelolaan kawasan aerocity di sekitar bandara tersebut.
Disinggung dana APBD Jabar yang telah digelontorkan untuk pembangunan BIJB Kertajati hingga saat ini, Heryawan memastikan hal itu akan diganti pemerintah pusat.
“Duit APBD (yang sudah keluar) baru 500 miliar (rupiah). Sekarang diganti Kemenhub,” imbuhnya.
Heryawan pun menuturkan, pengambilalihan pembangunan BIJB Kertajati ini tidak diikuti dengan pembatalan lelang. Proses lelang yang telah dilakukan akan diteruskan oleh Kemenhub.
“Tender sah, yang bayarnya Kemenhub. Tender bergulir, pembangunan bergulir,” katanya.
Kendati begitu, Heryawan mengatakan, saat ini pemprov, akan meneruskan pembebasan lahan seluas 800 hektare. Seperti diketahui, untuk pembangunan BIJB Kertajati ini, pemprov berkewajiban membebaskan lahan seluas 1.800 hektare.
“Sekarang sudah 1.000 hektare, 800 hektare lagi. Kita akan berjuang untuk pembebasan lahan 800 hektare lagi dari APBD,” kata Heryawan seraya menyebut pada tahun ini pemprov menggelontorkan Rp200 miliar untuk pembebasan lahan tersebut.
