DPRD Minta Direksi PT Jasa Sarana Dirombak
Oleh: Yuga Khalifatusalam
Jurnal Bandung – DPRD Jawa Barat menilai, banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jabar yang kurang produktif. Setelah dievaluasi, ternyata hanya Bank BJB yang sudah memberikan deviden bagi pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota Komisi III DPRD Jabar Sunatra menyatakan, kondisi tersebut jangan dibiarkan dan harus ada evaluasi menyeluruh.
”BUMD kita ini jumlahnya banyak, tapi yang produktif apalagi yang memberikan PAD kan masih relatif sedikit. Oleh karena itu, harus ada evaluasi,” tutur Sunatra kepada Jurnal Bandung di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (5/1).
Menurutnya, bagi BUMD yang tidak produktif, tidak perlu dipertahankan. Terlebih, BUMD milik Pemprov Jabar umumnya masih bergantung pada APBD.
“Yang sekarang produktif dan menghasilkan deviden bagi Pemprov Jabar itu hanya Bank BJB,” ujarnya.
Dia mencontohkan, BUMD terbesar, yakni PT Jasa Sarana masih jalan di tempat. Bagaimana tidak, sampai saat ini, PT Jasa Sarana tidak memberikan kontribusi yang signifikan.
Padahal, lanjut Sunatra, setiap tahunnya, Pemprov Jabar menggelontorkan dana yang cukup besar kepada PT Jasa Sarana.
”Jasa Sarana penyertaan modalnya kan banyak. Anak buah perusahaannya juga banyak. Devidennya itu menurut saya perlu dibenahi dan dievaluasi,” paparnya.
Dia menerangkan, salah satu anak perusahaan PT Jasa Sarana, yakni Jabar Kontruksi yang mengerjakan proyek-proyek besar, seperti jalan tol. Seharusnya, kata dia, Jabar Konstruksi bisa memberikan penghasilan yang cukup besar bagi PAD.
“Tapi selama ini kan mereka belum mengembirakan,” ucap Sunatra.
Sunatra melanjutkan, PT Jasa Sarana bisa menghasilkan pemasukan yang cukup besar. Pasalnya, PT Jasa Sarana banyak mengerjakan proyek-proyek strategis.
”Oleh karena itu di JS (PT Jasa Sarana) perlu tangan-tangan profesional. Sekarang JS kan sudah jadi PT. Kalau PT korbisnisnya usaha, artinya usahanya harus menghasilkan laba. Jika ditangani oleh orang tidak profesional, modal sebanyak apapun akan tetap kurang, malah merugi,” bebernya.
Dia juga mengusulkan, harus ada perombakan direksi di PT Jasa Sarana. Menurutnya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan harus segera melakukan evaluasi.
“Direksinya harus dievaluasi. Direksinya harus diisi oleh orang yang lebih profesional lagi,” ucap dia.
Dia menambahkan, perlu juga adanya penanganan serius bagi BUMD. Jika devidennya di bawah target, sebaiknya BUMD tersebut dibubarkan.
“Bagi BUMD yang tidak produktif sebaiknya penyertaan modalnya distop. Perlu ada evaluasi kritis, di antaranya TGR, itu perlu ada evaluasi, Agronesia juga perlu dievaluasi,” tutup Sunatra.
