Dedi Mulyadi Kritisi Pemda yang Pentingkan WTP Namun Abaikan Warganya
Oleh: Yuga Khalifatusalam
Jurnal Bandung – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, para pejabat dan para anggota dewan kini hanya mementingkan urusan birokrasi dan administrasi, namun pelayanan publik dikesampingkan.
Menurut Dedi, seharusnya, pelayanan terhadap masyarakat diutamakan dan bukannya memperlambat dengan birokrasi dan aturan yang rumit dan panjang.
“Karena birokrasi di kita terlalu panjang, 70% anggaran negara habis untuk urusan administratif. Selain itu, untuk pelayanan publik lamanya luar biasa. Bikin jalan lama, bangun apa-apa untuk keperluan masyarakat lama. Hari ini saya perlu sampaikan kritik tajam saya ini,” beber Dedi Mulyadi kepada jurnalbandung.com di Hotel Horison, Kota Bandung, Kamis (4/8).
Dia pun menyayangkan sikap pemerintah daerah yang yang lebih mementingkan raihan opini tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketimbang memikirkan masyarakat kecil.
“Banyak daerah yang hanya puas dapat WTP. Tapi menurut Ketua BPK, ada daerah yang berulangkali dapat WTP dari BPK, tapi rakyatnya masih tetap miskin. Ngapain kaya gitu,” sindir Dedi.
Menurutnya, sudah saatnya sistem birokrasi panjang dan berbelit dipangkas hingga alur birokrasi menjadi semakin mudah dan cepat. Dengan begitu, pemerintah pun tidak lagi terjebak dalam tataran birokrasi dan administratif, namun lebih fokus pada upaya pembangunan bagi masyarakat.
“Makanya saya setuju dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi yang memangkas berbagai peraturan yang menghambat dan bikin lamban. Memang butuh pemimpin yang berani, pemimpin yang bernyali,” ungkapnya.
