Deddy Mizwar: Pemalsu Vaksin Sama Saja dengan Pembunuh Balita
Oleh: Bayu Wicaksana
Jurnal Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat eddy Mizwar menganggap, pelaku pemalsuan vaksin sama dengan pembunuh balita. Pasalnya, para balita lah menjadi korban dari kasus pemalsuan tersebut.
“Harus dibersihkan, korbannya anak-anak. Pembunuhan balita, harus dikejar sampai tuntas,” tegas Deddy kepada jurnalbandung.com seusai melakukan inspeksi di salah satu pabrik di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (29/6).
Deddy pun berharap alur distribusi vaksin palsu ini bisa segera ditelusuri agar tidak semakin banyak anak-anak yang menjadi korban. Hal itu sangat penting dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan vaksin tidak semakin tergerus.
“Harusnya bisa ditelusuri. BBPOM maupun kepolisian,” katanya.
Lebih lanjut Deddy mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan dalam memilih tempat untuk memberi vaksin.
Posyando, rumah sakit pemerintah, dan klinik kesehatan yang resmi harus menjadi pilihan utama dalam pemberian vaksin kepada anak-anak. Sebab, berbagai fasilitas kesehatan tersebut menggunakan vaksin asli buatan produsen resmi dan ternama.
“Lebih banyak Biofarma kan, asli. Jangan sembarangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung memastikan Kota Bandung terbebas dari peredaran vaksin palsu.
BBPOM mengaku sudah menyisir seluruh rumah sakit, klinik, bahkan puskesmas untuk memastikan fasilitas kesehatan untuk bayi di Bandung bebas vaksin palsu.
Kepala BBPOM Bandung Abdul Rahim mengatakan, sejauh ini, pihaknya belum mengindikasi keberadaan vaksin palsu di Bandung.
“Masih bagus ya, belum ada (ditemukan vaksin palsu),” katanya saat dikonfirmasi jurnalbandung.com.
Meski begitu, menurutnya, setiap pihak tetap harus waspada terhadap peredaran vaksin palsu yang berhasil dibongkar kepolisian, terutama bagi daerah-daerah yang berdekatan dengan DKI Jakarta.
“Hasilnya memang banyak distribusi vaksin yang secara aturan tidak memadai. Temuan itu terjadi di beberapa rumah sakit dan klinik di Bogor dan Bekasi. Sehingga sejumlah vaksin tersebut diamankan untuk diuji laboratorium,” bebernya.
Dia mengatakan, untuk rumah sakit negeri sangat kecil kemungkinan terindikasi tercemar vaksin palsu. Sebab, dari segi aturan, RS negeri mengikuti beberapa prosedur yang juga lewat pengawasan BPOM. Begitupun dengan puskesmas, sehingga dapat dipastikan bahwa vaksin palsu tidak akan ditemukan.
“Rumah sakit bersalin, klinik yang punya swasta memang harus diwaspadai. Kalau RS pemerintah sudah jelas. Kalau pemerintah kan Bio Farma. Ada rilis dari BBPOM juga yang sudah diuji. Proses distribusinya juga sudah bagus,” terangnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya telah mengamankan sejumlah vaksin bayi di perbatasan DKI Jakarta, seperti Bogor dan Bekasi. Vaksin ini diamankan karena pendistribusiannya menyalahi aturan.
Bersama Dinas Kesehatan Jabar beserta aparat kepolisian, pihaknya terus melakukan pengawasan untuk menekan adanya vaksin palsu yang beberapa waktu lalu terbongkar oleh Bareskrim Mabes Polri.
“BBPOM terus melakukan pengawasan. Kami enggak mungkin sendiri kan ya karena harus membutuhkan bantuan dengan beberapa instansi,” katanya.
Pihaknya juga belum bisa memutuskan apakah vaksin yang didapat dari rumah sakit swasta itu merupakan vaksin palsu atau bukan.
“Memang hasil pengolahan kita di beberapa RS Bogor dan Bekasi ini tidak melalui pedagang besar farmasi. Setiap vaksin kan ada distributornya. Yang seperti itu kami lakukan pengamanan, apakah itu palsu atau tidak, seperti di Bogor dan Bekasi,” jelasnya.
Dia menambahkan, pendistribusian vaksin yang didapat tidak melalui sebuah perusahaan ternama dikhawatirkan palsu. Sebab, biasanya sasaran distribusi bagi perusahaan yang masih kecil adalah rumah sakit swasta dan klinik-klinik.
“Potensinya besar (kalau dapat vaksin dari lembaga kecil), apalagi kalau cuma berbadan CV. Lembaga besar farmasi harusnya yang sudah berbadan PT,” pungkasnya.
