Deddy Mizwar Nilai Demo 4 November Buntut Ketidaktegasan Pemerintah, Bukan Politis
Oleh: Bayu Wicaksana
Jurnal Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengimbau warga Jabar yang hendak mengikuti demo pada 4 November nanti agar menjaga ketertiban dan tidak bersikap anarkis.
Berbagai tindakan negatif harus dihindari agar tidak mencoreng aksi yang menuntut sikap tegas pemerintah atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Selama dilakukan dengan baik, menurutnya, demo merupakan cara yang benar dalam menyampaikan pendapat.
“Demo hak warga negara di sebuah negara demokrasi. Silakan datang, silakan menuntut, yang penting tetap tertib, menjaga ketertiban, jangan sampai anarkis,” kata Deddy kepada jurnalbandung.com di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/11).
Menurutnya, rencana demo ini terjadi karena tidak tegasnya aparat penegak hukum dalam kasus tersebut. Terlebih, katanya, dugaan penistaan agama ini merupakan hal luar biasa yang harusnya segera ditangani.
“Harus ditangani secara serius, cepat, tegas,” kata Deddy.
Deddy pun menyebut, tidak tegasnya pemerintah dalam kasus ini membingungkan masyarakat.
“Sekarang proses menjalaninya (hukum) ini pemerintah enggak mau, yang katanya negara hukum. Ini kan membingungkan masyarakat. Apalagi ini penistaan terhadap masalah agama,” jelasnya.
Oleh karenanya, dia pun menilai wajar adanya aksi demo ini yang berawal dari ketidaktegasan pemerintah ini.
“Biar tahu bahwa ada sebuah aspirasi yang sangat besar, mudah-mudahan pemerintah mendengar,” ucapnya.
Deddy pun mempertanyakan alasan lambannya proses hukum terhadap kasus ini. Padahal, kata dia, dahulu sejumlah tokoh yang melakukan pelanggaran serupa langsung menjalani proses hukum.
“Orang biasa di Bali diusut, Arswendo, diusut semua. HB Jasin juga masuk penjara. Masa pejabat enggak boleh diusut karena penistaan agama? Wah ini bencana buat sebuah negara,” bebernya.
Dia pun menambahkan, mencuatnya tuntutan terhadap Ahok ini tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.
“Ini enggak ada urusan dengan pilkada. Ada pilkada atau enggak ada pilkada, kalau penistaan soal agama harus tetap diusut. Kebetulan saja ada pilkada, jangan dibalik-balik. Sekarang kan dibalik-balik. Dipolitisir, sehingga kelihatannya tidak murni. Ini murni penistaan agama,” pungkasnya.
