Deddy Mizwar: Banjir Besar Bandung Selatan Tak Lepas Dari Persoalan Tata Ruang

Oleh: Yuga Khalifatusalam

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang juga Ketua Satgas Penegakkan Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT) menegaskan, aparat penegak hukum harus turun tangan dalam penanganan banjir di Kabupaten Bandung.

Pasalnya, Deddy menduga, ada pelanggaran tata ruang di Kabupaten Bandung. Deddy mengungkapkan, sejumlah titik di kawasan Bandung Selatan itu kini malah menjadi permukiman. Padahal, seharusnya menjadi daerah resapan air. Jadi, kata Deddy, perizinan permukiman tersebut harus ditinjau ulang.

“Mau tidak mau permukiman di Cieunteung itu harus direlokasi, agar fungsi kawasan itu kembali pada peruntukannya,” tegas Deddy kepada jurnalbandung.com, Senin (14/3).

Dengan kondisi saat ini, lanjut Deddy, artinya sudah ada perubahan tara ruang dari kawasan retensi menjadi kawasan permukiman. Oleh karena itu, tegas Deddy, tata ruang di kawasan itu harus dievaluasi.

“Akan tetapi, itu kewenangan ada di pemerintah pusat melalui BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai). Namun, saya berharap itu segera ditertibkan agar air yang meluap bisa mengalir ke kawasan yang memang tempatnya,” jelasnya.

Bukan hanya itu, Deddy juga menilai perlunya normalisasi Sungai Citarum dari limbah pabrik dan limbah rumah tangga, kemudian mengembalikan kolam-kolam retensi dan ordo-ordo yang ada. Tujuannya, agar sedimentasi tidak langsung masuk ke sungai, namun tertahan di ordo-ordo sungai tersebut.

“Kemudian juga antisipasi dengan ecovillage yang terus kita gencarkan di sepanjang DAS (daerah aliran sungai), itu harus terus dimaksimalkan,” paparnya.

Deddy menambahkan, upaya tersebut harus disertai pula peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, bagaimana tidak membuang sampah maupun limbah langsung ke sungai.

“Mereka harus ditingkatkan kesadarannya dan diberikan ilmu cara pengolahan dan tempat pengolahannya, baik untuk sampah, limbah pabrik, ataupun limbah rumah tangga,” terangnya.

Leave a Reply