Dapodik Tidak Akurat, Tunjangan Sertifikasi Guru Mengendap di Bank
Oleh: Bayu Wicaksana
Jurnal Bandung – Data pokok pendidikan (dapodik) yang dimiliki pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dinilai tidak akurat. Hal ini terlihat dari berlebihnya dana tunjangan untuk guru bersertifikasi.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Yomanius Untung mengatakan, jumlah guru yang telah disertifikasi tidak sama dengan anggaran yang disediakan.
Faktanya, jumlah guru yang telah disertifikasi lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah guru di dapodik. Sehingga, tidak heran jika sisa dana yang telah disediakan mengendap di bank.
“Akibat dapodik yang tidak akurat, anggaran tersebut mengendap di bank,” kata Untung kepada jurnalbandung.com di Bandung, Minggu (4/9).
Hal ini, lanjut Untung, menjadi salah satu alasan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran, baru-baru ini.
“Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan tentang Tunjangan Pokok Guru (TPG) ini akibat kelalaian dapodik tadi,” ucap Untung seraya menyebut pengurangan TPG se-Indonesia ini mencapai Rp19,6 triliun.
Oleh karena itu, Untung meminta para guru tidak resah dengan adanya efisiensi anggaran ini. Saat ini, lanjutnya, beredar kabar menyesatkan di kalangan guru yang beranggapan efisiensi anggaran ini mengakibatkan terhentinya TPG selama empat bulan ke depan.
“Itu salah. Efisiensi ini juga tidak akan mengurangi kuota guru yang akan disertifikasi,” tegasnya seraya mendukung adanya efisiensi anggaran tersebut.
Lebih lanjut, disinggung adanya faktor kesengajaan terkait penambahan jumlah guru dalam dapodik ini, Untung menampiknya. Menurutnya, hal itu terjadi karena faktor kelalaian saja.
Sebab, sebelumnya, Kementerian Pendidikan sudah diinformasikan adanya kesalahan dapodik ini.
“Dari awal sudah ada deteksi. Sebenarnya ada early warning yang tidak dilanjutkan,” katanya.
Untung melanjutkan, kesalahan dapodik ini akan berdampak terhadap faktor lainnya. Ketidakakuratan data ini, menyebabkan persoalan lain menyangkut pendidikan di Tanah Air.
“Dapodik ini harus dikritisi, bagaimana penghitunganya. Semua program pendidikan itu, pangkalnya di dapodik. Data guru, siswa, jumlah sekolah, ruangan. Kalau tidak akurat, akan terjadi persoalan. Kebijakan tidak tepat sasaran. Dan ini terbukti,” pungkasnya.
