BBM Naik, Ribuan Supir Angkutan Umum Siap Mogok Kerja
Oleh: Yuga Khalifatusalam
Jurnal Bandung – Sekitar 50 ribu supir angkutan umum se-Jawa Barat akan menggelar aksi mogok kerja seiring keputusan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (ВВМ).
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jabar Dede T Widarsih menegaskan, keputusan mogok kerja tersebut diambil setelah pihaknya menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Semarang.
“Setelah Rapimnas di Semarang kita akhirnya sepakat akan mogok nasional ketika kenaikan harga ВВМ diberlakukan tanpa memerhatikan atau menyubsidi angkutan umum. Kita yang siap mogok ada sekitar 50 ribu angkutan umum,” ujar Dede dihubungi Jurnal Bandung, Selasa (18/11).
Dia mengaku sangat prihatin dengan adanya kenaikan harga BBM sebesar Rp2000. Sebab, menurutnya, para pengusaha angkutan umum akan semakin terjepit.
“Kita prihatin dengan angkutan umum sekarang, ditambah roda dua yang bertambah. Seyogyanya dari Sabang sampai Merauke akan mogok nasional. Seharusnya pemerintah sudah mempersiapkan masalah itu, subsidi angkutan umum seharusnya tidak dicabut,” sesalnya.
Dia mengatakan, sebagai imbas kenaikkan harga ВВМ, para pengusaha angkutan umum tak bisa berbuat apa-apa selain menikan tarif.
“Begitu diumumkan kita pun naik tarif dan ini jadi masalah antara pengguna dan pengusaha jasa angkutan, kapan naik dan berapa. Sedangkan ini BBM naik mendadak malam tadi, harusnya pemerintah sigap mengatasi masalah ini. Angkutan umum itu sangat penting dan itu cukup membantu masyarakat,” paparnya.
Dia juga mengungkapkan kini sudah banyak angkutan umum yang tidak beroperasi akibat kenaikan harga BBM.
“Hari ini pun banyak angkot yang mogok tidak jalan, karena serba salah. BBM-nya sudah naik otomatis setorannya naik, tetapi ketika tarifnya dinaikan banyak yang komplain dari masyarakat,” bebernya.
Pihaknya mengaku sudah mengajukan kenaikan tarif angkutan umum kepada Pemprov Jabar sebesar 35 persen, namun disetujui hanya 33 persen.
“Setidaknya angka tersebut cukup mendekati keinginan kami,” ucapnya seraya berharap, keputusan mogok kerja bisa membuat pemerintah lebih memerhatikan para pengusaha angkutan umum.
