Bahas Mudik 2014, Komisi D Undang Bina Marga dan Dishub
Jurnal Bandung – DPRD Jawa Barat akan mengundang Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan Jawa Barat terkait kesiapan jalur mudik jelang lebaran 2014 ini. Ketua Komisi D DPRD Jabar M Q Iswara mengatakan, pertemuan tersebut biasa dilakukan untuk mengetahui kondisi terakhir perlintasan mudik di seluruh wilayah Jabar.
Salah satunya menyangkut kondisi jalan utama di Jabar yang sering dilalui pemudik menuju kampung halaman. Menurut Iswara, pihaknya ingin mengetahui lebih detail terkait seluruh kondisi perlintasan mudik yang ada di Jabar, mulai dari jalan kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.
Menurut Iswaran, ini penting agar nantinya masyarakat tidak mengalami kendala berarti saat mudik. “Kami ingin minta detailnya. Lalu nanti apa strateginya, apakah ada jalur alternatif, atau apa,” kata Iswara di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Rabu (2/7).
Sebagai contoh, Iswara menyebutkan saat ini masih terdapat kerusakan jalan di jalur tengah Jabar yang menghubungkan Sumedang dan Cirebon. Selain karena tingginya curah hujan, kerusakan di ruas jalan itu pun terjadi karena banyaknya kendaraan berbobot berat yang melintasi jalan tersebut.
“Meski itu merupakan jalan nasional, tapi kita ingin tahu strategi apa yang akan dilakukan, karena jangan sampai masyarakat dirugikan,” katanya. Selain itu, dalam pertemuan nanti pihaknya akan mempertanyakan kesiapan armada mudik gratis bagi warga Jabar yang disiapkan pemprov.
Menurut Iswara, penyediaan mudik gratis tersebut rutin dilakukan dalam setiap tahunnya. “Jadi kami ingin tahu, tahun sekarang ada berapa armada mudik gratis yang disiapkan. Lalu apa saja, apakah bus atau apa,” katanya.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pantauan terhadap kondisi jalan di Jabar. Heryawan menerangkan, kondisi jalan yang kewenangannya berada di Provinsi Jabar jauh lebih baik dibanding jalan yang kewenangannya berada di pemerintah pusat (jalan nasional).
Sehingga, kata Heryawan, kondisi jalan di jalur pantai Utara menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. “Tanya ke situ (Balai Besar Jalan Nasional Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum) rinciannya,” kata Heryawan di Gedung Sate.
Terkait kerusakan di jalan milik provinsi, Heryawan mengaku pihaknya akan segera memperbaikinya. Menurutnya, penambalan jalan akan dilakukan di sejumlah ruas jalan provinsi, seperti di Cijelag, Subang.
“Untuk mudik, sementara akan ditambal. Yang penting enak untuk mudik, agar nyaman untuk pemudik, karena di situ kan sering dilalui kendaraan berat. Sayang kalo diperbaiki permanen, nanti rusak lagi, anggarannya kan sayang,” katanya.
