Aturan Ketat Bandung Teknopolis Disiapkan
Oleh: JB-01
Jurnal Bandung – Tak ingin melenceng dari konsep awal, Pemkot Bandung kini tengah menyiapkan aturan ketat terkait pengembangan Bandung Teknopolis di kawasan Gedebage, Kota Bandung.
“Peraturan itu yang akan mengunci Bandung Teknopolis seperti visi kita. Kalau enggak ada peraturan, (Bandung Teknopolis) hanya akan jadi Antapani jilid dua, Margahayu jilid dua, hanya perumahan enggak ada nilai tambah. Itu sayang karena Gedebage lahan terakhir warga Bandung,” ungkap Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kepada Jurnal Bandung, di Balai Kota Bandung, Jumat (13/3).
Wali kota lulusan University of Berkley, California, Amerika Serikat ini menuturkan, konsep pengembangan kawasan terpadu Bandung Teknopolis akan terbagi dalam dua kategori yakni bisnis dan permukiman.
“Nah itu standar ya 60% (perusahaan), 40% (permukiman),” sebut Emil, sapaan akrabnya.
Pembagian tersebut, menurutnya, bertujuan agar terjadi keseimbangan antara pembangunan permukiman dan pusat bisnis. Terlebih, merujuk pada hasil riset yang dilakukan pihaknya, diperkirakan akan ada sekitar 400 ribu lapangan pekerjaan yang tersedia saat konsep ini berjalan dengan baik.
”Justru gini, kalau enggak ada Bandung Teknopolis, itu namanya Gedebage, isinya perumahan saja. Justru dengan adanya Bandung Teknopolis, perumahannya ada, lapangan pekerjaanya juga ada. Jadi kita seimbangkan antara hadirnya perumahan dan pekerjaan,” jelasnya.
Disinggung soal developer yang sudah melirik Bandung Teknopolis, Emil menyebutkan, hingga kini, sudah ada empat grup developer besar yang dipastikan akan membangun permukiman di kawasan tersebut di antaranya Sumarecon, Adipura, dan Providience.
“Tapi yang dominan itu Sumarecon,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Emil, juga ada sekitar enam negara yang sudah menyatakan tertarik menanamkan investasinya di Bandung Teknopolis seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Timur Tengah, dan beberapa negara lain.
“Akan tiba waktunya,” ucap dia.
Sementara itu, Planolog ITB Denny Zulkaidi mengatakan, rencana pengembangan kawasan Gedebage menjadi kawasan primer di kawasan Bandung Timur itu sebenarnya telah ada sejak 2004 lalu.
Saat itu, di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandung Dada Rosada, Pemkot Bandung berencana menjadikan kawasan Gedebage sebagai pusat pelayanan kota.
Pada 2006 lalu, lanjut Denny, pihaknya bersama para peneliti lainnya melakukan kajian terkait geoteknis seperti kontur tanah dan muka air di kawasan Gedebage. Berdasarkan hasil penelitian, kontur tanah di Gedebage tidak terlalu bagus dan muka air tanah pun cenderung dangkal.
“Sejak saat itu, tidak ada pembangunan apapun,” ujarnya.
Denny juga mengatakan, kekhawatiran yang paling utama dari hasil penelitiannya itu adalah banjir. Pasalnya, kata Denny, Gedebage merupakan daerah paling rendah di Kota Bandung. Debit air yang masuk ke kawasan Gedebage sekitar 150 liter per detik sementara air yang keluar hanya 50 liter per detik.
Berdasarkan hasil perhitungannya, kawasan Gedebage membutuhkan danau buatan seluas 110 hektare dengan kedalaman 2,5 meter agar banjir di kawasan tersebut bisa diantisipasi.
“Tapi sejak 2006, enggak ada lagi penelitian terbaru, padahal ini penting. Banjir 2006 itu sama enggak dengan sekarang, terus apa danau seluas 20 hektare itu cukup enggak, kalau enggak ya kerendam,” tandasnya.
