Aher: Ketimpangan Ekonomi Indonesia Sudah pada Kondisi Berbahaya

Oleh: Redaksi

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – Ketimpangan ekonomi masyarakat yang terjadi saat ini mengakibatkan adanya perbedaan yang sangat mencolok antara si kaya dan si miskin.

Kondisi ini mengakibatkan banyak sekali kekayaan negara, baik sumber daya alam serta potensi ekonomi lainnya, hanya dikuasi oleh segelintir orang saja.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan, saat ini, orang kaya di Indonesia sedikit sekali. Namun, mereka menguasai banyak potensi dan aset negara.

Hal itu, kata Heryawan, didukung pula data World Bank atau Bank Dunia yang lebih dulu mengungkapkan ketimpangan tersebut.

“Aset yang sangat banyak tapi dikuasai oleh segelintir orang, berbahaya! Tapi aset yang sangat banyak kemudian dikuasai oleh banyak orang akan terjadi persaingan sehat dan saling menghargai lebih baik lagi,” ungkap Gubernur yang akrab disapa Aher itu ketika menjadi narasumber dalam diskusi Kongres Akbar V Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) di Wisma Balai Besar Pembangunan dan Perluasan Kerja (BBPPKP) Kemenaker RI, Jalan Raya Lembang Nomor 222, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (30/4) lalu.

“World Bank tahun 2014 mengeluarkan sebuah rilis resmi. World Bank menyatakan bahwa di Indonesia, 1% penduduk Indonesia menguasai 55,5% kekayaan negara kita,” sebutnya.

Menurut dia, situasi tersebut sangat tidak normal. Ke depan, kata dia, harus ada semangat baru untuk mengubah situasi tersebut agar jurang pemisah antara si miskin dan si kaya bisa dipersempit.

Pada kesempatan itu, Heryawan pun mengajak semua pihak agar bisa menerapkan sistem ekonomi kerakyatan, salah satunya sistem perekonomian berbasis koperasi.

“Kita harus memaknai ekonomi kerakyatan bukan ekonomi UKM, tapi ekonomi kerakyatan ekonomi yang boleh UKM boleh juga yang besar, tetapi dikelola secara profesional dan hasilnya didedikasikan untuk kesejahteraan rakyat. Itulah ekonomi kerakyatan,” papar Heryawan.

Dia mencontohkan, koperasi para pegawai Pemprov Jawa Barat atau Koperasi Praja Sejahtera. Dalam sebulan, koperasi milik para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jabar ini bisa meraup dana hingga Rp22 Miliar, yang bisa dijadikan modal untuk sebuah usaha bersama dengan pemilik modalnya, yakni para PNS.

“Koperasi bukan perusahaan, tapi koperasi bisa memiliki dan membuat puluhan perusahaan. Koperasi pemiliknya bisa ribuan orang, jutaan orang. Di koperasi ada dana kerakyatan atau dana “udunan” rame-rame, tapi ketika dikumpulkan akan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan