UMK Tak Sesuai Harapan, Buruh Kecewa Berat pada Aher dan Jokowi

Oleh: Yuga Khalifatusalam

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – Meski diguyur hujan lebat, namun sejumlah buruh tetap semangat menyampaikan tuntutannya lewat aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (26/11).

“Tolak PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 78/2015‎,” tegas para buruh dengan suara lantang.

Dalam aksinya, mereka kekeuh mendesak pemerintah mencabut ‎PP Nomor 78/2015. Menurut mereka, PP tersebut sangat merugikan buruh.

Koordinator aksi dari Gaspermindo Mansur menyatakan, upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dianggap tidak berpihak kepada para buruh. Sebab, penetapan UMK mengacu pada PP yang dipersoalkan tersebut.

“Padahal, dalam usulannya banyak kabupaten/kota yang mengajukan usulan UMK lebih dari 11,5%. Contohnya Kota Bandung yang mengajukan 14,59%. Tapi oleh Ahmad Heryawan usulan itu dicoret dan kenaikannya tetap harus 11,5%. Itu kejam,” sesal Mansur.

Dia pun menyatakan kekecewaannya terhadap Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang menurutnya memaksakan diri mengeluarkan keputusan UMK yang mengacu pada PP Nomor 78/2015.

“Saya masih ingat ketika Aher mendatangi serikat-serikat buruh untuk meminta dukungan (sebagai gubernur). Tapi saat ini Aher mengkhianati para buruh. Tidak berpihak kepada buruh,” ujar Mansur.

Selain menyoroti Gubernur, para buruh juga menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang yang tidak pro terhadap buruh. Pasalnya, sumber permasalahan UMK 2016 diawali penetapan PP Nomor 78/2015 oleh Presiden Jokowi.

“Jokowi juga sama, dulu minta-minta (dukungan) ke buruh agar terpilih. Tapi sekarang dia juga mengkhianati dan menindas buruh,” sesalnya.

Share This

Leave a Reply