TP4D Kejati Jabar Siap Kawal Proyek Pemerintah, Monopoli Proyek Diduga Terjadi di Kabupaten Tasikmalaya

Oleh : Redaksi
Jurnalbandung.com – Seluruh proyek yang ada di Jawa Barat tahun 2019 akan dikawal oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Hal tersebut dilakukan guna memastikan percepatan dan kepastian jalanya proyek tersebut demi kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Abdul Muis Ali, menegaskan, pihaknya juga akan mengawal proyek-proyek tersebut agar tidak terjadi penyimpangan anggaran yang merugikan negara dan masyarakat.
Menurut Abdul, pihaknya akan mengawasi mulai dari perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan. Terlebih, pihaknya akan masuk kepada proyek-proyek strategis.
Disinggung kabupaten/kota mana saja yang menjadi prioritas, menurut dia semua instansi pemerintah bisa dimasukinya tanpa terkecuali. “Kita tidak memetakan menurut kabupaten/kota. Semua kita kawal untuk satu tujuan, agar berjalan dengan baik,” katanya saat dikonfirmasi di Bandung, Selasa (23/4).
Selain proyek pemerintah daerah, menurut dia TP4D pun akan mengawasi jalannya pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat. “Yang di pusat, kalau turun ke daerah, kalau Kejaksaan Agung tidak mengawal dan melimpahkan ke kita, kita akan kawal,” kata dia.
Selain melakukan langkah preventif, pihaknya pun akan menerima laporan masyarakat jika menemukan penyimpangan. “Kita membuka diri untuk laporan dari masyarakat, ormas yang mengkritisi adanya ketidaksesuaian di lapangan,” katanya.
Berdasarkan hasil pengawalannya ini, lanjut dia, terdapat banyak proyek yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan. Meski tidak merinci, pihaknya langsung mengambil langkah tegas agar penyimpangan ini tidak terus terjadi.
“Rata-rata waktu pengerjaan yang tidak sesuai, baik pada waktunya atau jenis kegiatan. Langsung diputus kontrak, kita tidak segan,” katanya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Titin Sugiarti, mengeluhkan pelaksanaan proyek pembangunan di daerah tersebut dengan hadirnya SKPD Lintas Aspirasi. Sebab, dia menduga keberadaan satuan kerja yang baru dibentuk itu akan menguasai berbagai proyek di pemerintahan secara tidak terbuka kepada umum.
“Kami sangat keberatan dengan dibentuknya SKPD baru bernamakan Lintas,” katanya. Dia memastikan pihaknya yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah tidak ingin SKPD tersebut berjalan sendiri sehingga tidak ada transparasi.
“Berbagai proyek pembangunan di (Kabupaten) Tasikmalaya akan dikuasai oleh Lintas Aspirasi yang sudah tidak terbuka ke umum. SKPD itu juga tidak ada dasar hukumnya,” katanya.

Share This

Leave a Reply