Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Gubernur Aher Diganjar Penghargaan Tertinggi dari Presiden

Oleh : Redaksi

Jurnalbandung.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha.

Penghargaan tersebut akan diberikan langsung oleh  Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Penyerahan penghargaan tersebut diberikan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Otonomi Daerah ke XXII tingkat nasional di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Rabu (25/04).

Parasamya Purnakarya Nugraha merupakan tanda kehormatan yang diberikan atas karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 29 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,

Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Menjadi sebuah penghargaan yang sangat istimewa menjelang masa akhir jabatan Gubernur Aher di tahun 2018 ini.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan Tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha diraih Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPD)  Provinsi Jawa Barat  atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kurun waktu tahun 2014 s.d. tahun 2016 yang telah berhasil mencapai peringkat tiga besar berturut-turut secara nasional.

Dengan rincian, yaitu peringkat ke-3 atas penyelenggaran pemerintahan daerah Tahun 2014, peringkat ke-2 pada Tahun 2015, serta peringkat ke-2 pada tahun 2016 (Status Sangat Tinggi dengan Skor 3,1760) .

” Lalu Pemerintah Daerah yang telah meraih peringkat ke-3 besar tiga tahun berturut-turut dinominasikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (24/4/2018).

Dokumen LPPD Provinsi merupakan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah  yang disampaikan setiap tahun kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, selambat-lambatnya 3 bulan sejak tahun anggaran berakhir.

Menurutnya dokumen LPPD memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

Terhadap laporan capaian kinerja tersebut, Tim Nasional yang beranggotakan unsur Kementerian Dalam Negeri, BPKP, serta unsur kementerian teknis melakukan penilaian serta penetapan status dan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional (34 Provinsi, 483 ).

Selain itu, penghargaan ini juga diperkuat dengan hasil Common Sense Survey (CSS) yang dilaksanakan pada tanggal 19-20 Februari 2018, yaitu survey oleh Tim Nasional ke daerah untuk memverifikasi capaian kinerja kurun waktu 2014-2016.

“Dalam pelaksanaannya, setelah wawancara dengan Bapak Gubernur, dilanjutkan dengan peninjauan lapangan. Dalam survey tersebut juga dilakukan verifikasi terhadap berbagai inovasi daerah yang telah diterapkan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” jelasnya.

Leave a Reply