Timses Cagub Deddy – Dedi Nilai Aturan KPI Tendensius

Oleh : Yuga Khalifatusalam

Jurnalbandung.com – Wakil Ketua Tim Pemenangan Deddy-Dedi, Asep Wahyuwijaya, menilai aturan yang dikeluarkan oleh  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait larangan program acara di televisi bagi calon kepala daerah sebagai aturan tendensius dan bertentangan dengan asas Equality Before the Law.

Dia mempertanyakan terkait aturan tersebut, menurutnya, aturan yang dibuat oleh KPI tersebut ditujukan untuk semua calon atau hanya satu calon saja.

“Yang memiliki latar belakang artis ini hanya Deddy Mizwar, bahkan Deddy Mizwar ini sudah menjadi artis jauh sebelum mencalonkan jadi kepala daerah,” katanya saat dihubungi, Selasa (8/5).

Jika ada aturan seperti itu, katanya, artinya aturan itu hanya diberlakukan untuk Deddy Mizwar saja.

Oleh karena itu, lanjut Asep, sinetron yang dibintangi Deddy Mizwar dan akan ditayangkan pada bulan Ramadhan nanti, sudah bisa dipastikan bukan untuk kepentingan kampanye.

“Tapi itu rutinitas yang sudah dilakukan setiap tahun sebelum Pilkada ini. Tidak hanya untuk sinetron baru ini, namun juga seri-seri sinetron lainnya,” kata Asep.

Artinya, lanjut Asep, dalam sinetron itu tidak ada upaya pencitraan atau mencitrakan diri baik secara implisit maupun secara eksplisit.

Dia meyakini, dalam sinetron tersebut Sama sekali tidak simbol-simbol yang muncul terkait calon nomor empat, dalam sinetronnya.

“Deddy Mizwar main film tidak tiba-tiba karena itu memang profesinya artis atau bintang film. Kalau ada calon kepala daerah yang tiba-tiba main film, itu boleh jadi untuk pencitraan atau mencitrakan diri, lebih jauhnya berkampanye,” jelas Asep.

Anggota DPRD Jabar ini menambahkan, soal larangan main film sebenarnya pernah didiskusikan dengan Bawaslu dan isu yang muncul adalah adanya kekhawatiran muatan kampanye dalam sinteron tersebut.

Untuk memastikan sinetron ini mengandung muatan kampanye atau tidak, kata Asep lagi, script atau skenario dari sinetron tersebut bisa dicek atau diperiksa dulu. Bahkan, katanya, untuk mengecek ini bisa melibatkan Badan Sensor Film (BSF).

“BSF adalah pemegang otoritas yang mengkoreksi materi setiap tayangan sinetron dan film. Saya pikir BSF lah yang layak untuk menilai apakah sinetron Deddy Mizwar itu kampanye atau tidak,” ujar Asep.

Share This

Leave a Reply