Tim Pemantau PPDB Jabar Pertanyakan Kredibilitas Operator

Oleh : redaksi

Jurnalbandung.com – Ketua Tim Pemantau PPDB Provinsi Jawa Barat Iwan Hermawan mempertanyakan kredibilitas operator dalam PPDB online tersebut. “Server (PPDB) SMA enggak benar. Sering maintenance, banyak meresahkan,” katanya.

Dia menilai, persoalan pada PPDB SMA ini tidak terjadi saat PPDB SMK, bulan kemarin. Dia menilai PPDB SMK berjalan lebih baik dan lancar.

“Kalau faktor karena ini (PPDB) yang pertama kali, kenapa hanya saat SMA saja? Karena saat PPDB SMK, berjalan baik dan lancar,” katanya.

Dia pun menyebut, banyak menerima laporan adanya nama siswa yang memiliki nilai tinggi yang hilang dari daftar siswa yang diterima. “Tiba-tiba anaknya hilang. Pas dibaca kemarin masih ada di-entry, padahal nilainya tinggi,” ujarnya seraya meminta Dinas Pendidikan mengusut penyebab persoalan tersebut.

Lebih lanjut Iwan katakan, persoalan lain pada PPDB SMA ini adalah masih belum seragamnya pemahaman tentang penandatanganan kerja sama antara sekolah dengan pihak ketiga. Menurut dia, banyak pihak ketiga yang menitipkan siswa karena merasa sudah melakukan kerja sama dengan sekolah.

“Jadi sekarang ini ada multi tafsir untuk jalur MoU (nota kesepahaman),” ujarnya. Seharusnya, kata Iwa, kesepakatan MoU ini dilakukan antara sekolah dengan pihak ketiga yang tugas pokok dan fungsinya di luar pendidikan.

Sebagai contoh, lanjutnya, MoU ini bisa dikerjasamakan dengan pemilik yang lahannya digunakan sekolah. “Misalnya SMAN 9 (Kota Bandung), itu kan sebagian lahannya miliki TNI AU. Jadi anak TNI AU bisa bersekolah di SMAN 9,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, MoU ini digunakan dengan pihak-pihak yang tidak berhak seperti dengan aparat penegak hukum, musyawarah pimpinan daerah, hinggal alumni. “Masa ada alumni yang ikut membiayai pembangunan sekolah, terus karena dianggap MoU, anaknya bisa langsung diterima di SMA itu. Ini kan enggak benar,” ujarnya.

Dia menambahkan, MoU yang tidak tepat ini sering dilakukan dengan unsur pemerintah daerah. Sehingga, kata dia, banyak unsur pemerintah kabupaten/kota yang menitipkan siswa ke SMA negeri yang dituju.

“Bupati, wali kota, polisi, camat, hampir menyeluruh. Titipan pejabat berlindung dalam bentuk MoU,” ujarnya.

Lebih lanjut Iwan katakan, persoalan lain PPDB ini adalah banyaknya sekolah swasta yang tidak mau menerima siswa dari kategori rawan melanjutkan pendidikan (RMP). Menurutnya, SMA swasta tersebut mengaku telah penuh siswanya sehingga tidak bisa menerima siswa RMP.

“Rata-rata SMA elit yang sudah menerima pendaftaran sebelum PPDB dibuka,” ujarnya. Padahal, kata dia, setiap sekolah swasta wajib menerima siswa RMP sebanyak 20%.

“Di Kota Bandung ada 12 SMA swasta elit yang menolak siswa RMP,” ujarnya. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar segera menjatuhkan sanksi kepada SMA swasta tersebut. “Saya sudah mengajukan ke Kadisdik Jabar, jika sekolah swasta tidak mau menerima 20% (RMP), sekolah tersebut harus diberi sanksi,” katanya.

Share This

Leave a Reply