Terpopuler Kedua Setelah Ahok, Aher Dinilai Terbuka dan Kooperatif
Oleh: Bayu Wicaksana
Jurnalbandung.com – DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi hasil survei Indonesia Indikator yang menyebut Gubernur Jawa Barat sebagai gubernur terpopuler kedua di Indonesia.
Berdasarkan survei itu, pemberitaan tentang Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menempati peringkat dua paling banyak setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)
Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi hasil survei itu. Menurutnya, selama ini, orang nomor satu di Jabar itu senantiasa terbuka dan kooperatif dengan legislatif.
Koordinasi dan diskusi diantara mereka senantiasa terbangun agar setiap kebijakan yang diambil tepat dan demi kepentingan masyarakat.
“Selama menjadi mitra dengan DPRD, beliau selalu transparans dan bersinergi. Beliau sangat memahami posisi kami yang juga sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintah daerah,” katanya.
Dia menambahkan, predikat gubernur terpopuler kedua versi Indonesia Indikator inipun sebagai bukti kedekatannya terhadap media
“Selain transparans dan akuntabel, Pak Aher (sapaan akrab Ahmad Heryawan) mau dekat dan diskusi dengan media,” katanya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengapresiasi adanya survei tersebut. Menurutnya, riset sorotan media massa terhadap kinerja kepala daerah yang dilakukan oleh Indonesia Indikator sangat berpengaruh terhadap dirinya dalam menjalankan tugas kepemerintahan. Sebab, dengan adanya hasil survei ini, pihaknya termotivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Berperan dalam optimalisasi layanan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” katanya.
Selain itu, menurutnya, hal ini pun mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang dipimpinnya.
“Semuanya berujung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dia menjelaskan, pada prinsipnya seorang kepala daerah menjalankan pemerintahan berdasarkan mandat dan amanah rakyat melalui pemilihan umum langsung. Oleh karena itu, sudah seharusnya kepala daerah bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Berkhidmat hanya semata untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
