Terganjal Sejumlah Masalah, Proyek Kereta Gantung di Kota Bandung Terancam Batal
Oleh: Redaksi
Jurnal Bandung – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sepertinya harus bekerja ekstra keras untuk mewujudkan proyek pembangunan kereta gantung (cable car) yang selama ini menjadi angan-angannya.
Pasalnya, belakangan muncul kabar jika proyek cukup prestisius itu terganjal aturan. Bahkan, ground breaking proyek kereta gantung yang digadang-gadang akan dimulai November ini pun terancam batal akibat aturan tersebut.
Meskipun baru sebatas prototipe, namun proyek kereta gantung itu dinilai menyalahi rencana detail tata ruang (RDTR) Kota Bandung.
“Jalur cable car yang menghubungkan Jalan Gelap Nyawang dengan Jalan Cihampelas tidak masuk dalam RDTR Kota Bandung,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Entang Suryaman kepada Jurnal Bandung, Senin (16/11).
Tidak hanya itu, Entang pun mengatakan, Kamis (12/11) lalu, pihaknya bertemu pihak Kementerian Perhubungan untuk membahas rencana pembangunan kereta gantung ini.
“Proyek ini harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perhubungan. Namun, kementerian ternyata belum memberikan rekomendasi,” bebernya.
Namun begitu, kata Entang, proyek ini tetap bisa dilanjutkan. Asalkan, Pemkot Bandung mau mengubah jalur kereta gantung sesuai RDTR Kota Bandung.
“Ada jalur lain yang bisa digunakan, seperti jalur Jalan Dago-Jalan Merdeka,” sebut Entang seraya menegaskan, tanpa mematuhi syarat tersebut, proyek kereta gantung terpaksa harus dibatalkan.
Saat dikonfirmasi, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku tak mengetahui persoalan itu. Dia akan memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kalau gitu, saya cek dulu karena belum ada laporan,” ujarnya.
Meskipun begitu, Wali Kota yang akrab disapa Emil itu bersikukuh tetap melanjutkan proyek kereta gantung. Dia akan mencari argumentasi lain agar ground breaking tetap berjalan sesuai jadwal.
“Inovasi datang dari kebutuhan, kalau kabutuhan di RDTR-nya tidak tercantum, kita revisi saja. Namanya perda kan bisa direvisi. Kalau segala enggak boleh, negara ini enggak maju-maju,” ucapnya.
“Kita cari solusinya, bukan bertepuk tangan atas perbedaanya. Ini demi Kota Bandung, jadi cari rute yang paling pendek. Masa buang duit di rute yang tidak memungkinkan karena harus sesuai RDTR,” sambung Emil.