Tekan Ulah Spekulan Jelang Lebaran, Pemkab/Pemkot Diminta Awasi Kepokmas
Oleh: Bayu Wicaksana
Jurnal Bandung – Pemerintah kabupaten/kota diimbau lebih gencar melakukan pengawasan kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) menjelang perayaan Idul Fitri, agar kenaikan harga yang dipicu ulah spekulan dapat ditekan.
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pemerintah di setiap tingkatan harus mengawasi setiap proses distribusi kepokmas.
“Harus melakukan pengawasan distribusi langsung,” kata Ineu kepada jurnalbandung.com di Bandung, Minggu (19/6).
Ineu menyebut, saat ini, kenaikan harga sudah terjadi pada hampir seluruh kepokmas. Kenaikan harga yang mencolok terjadi pada daging sapi. Bahkan, kata Ineu, harga daging sapi di Indonesia disebut-sebut yang termahal di dunia.
“Beli daging mahal, yang kasihan masyarakat bawah. Belum tentu masyarakat terbeli (daging sapi) kalau harganya seperti ini,” ujarnya.
Selain memantau distribusinya, kata Ineu, pemerintah pun harus menggelar operasi pasar murah (OPM) untuk mengimbangi barang-barang yang sudah dipatok dengan harga tinggi. OPM ini harus diadakan secara merata agar setiap masyarakat mampu menjangkaunya.
“Puasa dan lebaran ini sudah pasti masalahnya kenaikan harga, hampir di semua daerah. Makanya perlu ada upaya dari pemerintah untuk menekan harga,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, perbaikan tata kelola niaga harus dilakukan dengan fokus pada pengurangan mata rantai perdagangan.
Menurutnya, celah antara petani dan pedagang di pasaran terlalu banyak sehingga menyebabkan harga beli di masyarakat meningkat. Hadi berharap, pemerintah melakukan terobosan dalam memotong mata rantai tersebut.
“Harus ada inovasi yang signifikan dalam aspek perdagangan karena negara memang harus bertanggung jawab menciptakan kondisi perekonomian yang benar-benar menjamin warga dari rasa takut dan rasa lapar,” jelas Hadi.
Lebih lanjut Hadi pun mengatakan, untuk mengantisipasi naiknya harga kepokmas, pemerintah harus menggelar operasi pasar murah. Menurutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar menganggarkan Rp15 miliar untuk OPM ini.
“Insya Allah dengan subsidi harga, misalnya Rp150.000 per KK, maka akan terbantulah 100.000 KK atau 500.000 warga Jawa Barat di bulan Ramadan ini,” terangnya.
Hadi menyebut, terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam menggelar OPM. Pertama, kupon yang dibagikan harus tepat sasaran. Kedua, jangan ada jual beli produk OPM kepada pedagang yang ingin mendapat pasokan barang murah.
“Ketiga, jangan sampai OPM dijadikan media pencitraan, terutama untuk kota dan kabupaten yang akan melangsungkan pilkada. Terakhir, logo Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus terpampang dengan jelas,” pungkasnya.
