Tangani Banjir Bandung Raya, Kepala Daerah Teken Komitmen Bersama

Oleh: Redaksi

‪Jurnal Bandung – Demi memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menangani berbagai permasalahan di daerah, terutama menekan genangan banjir Bandung Raya, pernyataan bersama penanganan banjir Bandung Raya berbasis pemodelan numerik ditandatangani di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (10/11).‬

‪Pernyataan bersama tersebut ditandatangani Wakil Gubernur Jawa Barat sebagai Plh Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, Bupati Bandung Dadang M Naser, Wakil Wali Kota Cimahi Sudiarto, Bupati Sumedang Eka Setiawan, Bupati Bandung Barat Abu Bakar, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso, Deputi Bidang Klimatologi BMKG R Mulyono Rahadi Prabowo, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis H Sumadilaga.‬

‪Dalam kesempatan itu, Deddy Mizwar menuturkan, bencana banjir yang terjadi di beberapa lokasi di Kawasan Metropolitan Bandung Raya merupakan suatu kejadian alam yang terjadi akibat dua hal. Pertama, berkurangnya daerah resapan air dan kedua kondisi cuaca atau tingginya intensitas hujan.‬

‪Selama ini, berbagai upaya penanganan banjir telah dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Namun diakuinya, hal tersebut masih bersifat parsial, sehingga hasilnya belum maksimal.

Oleh sebab itu, kata Deddy, merupakan keniscayaan apabila penanganan banjir Bandung Raya dilakukan secara komprehensif, holistik, dan terukur berbasis pemodelan numerik.‬

‪”Berdasarkan pemodelan numerik tersebut, tersusun pekerjaan yang harus dilakukan sebagai upaya penanganan struktural, diintegrasikan dengan penanganan non-struktural dan kultural yang melibatkan berbagai pihak terkait, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maupun akademisi hingga dunia usaha dan komunitas masyarakat,” paparnya.

‪Komitmen multipihak tersebut tertuang dalam pernyataan bersama yang ditandatangani, yaitu:

‪1) Mengoptimalkan penanganan banjir Bandung Raya berbasis pemodelan numerik untuk pengurangan genangan banjir Bandung Raya.‬

‪2) Membagi peran dalam format rencana aksi multipihak implementasi pekerjaan (RAM-IP) untuk pengurangan genangan banjir Bandung Raya, yang terbagi menjadi penanganan struktural, non-struktural, dan kultural.

‪3) Memadukan, mengharmonisasikan dan mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan di kawasan Bandung Raya sesuai dengan kewenangannya.‬

‪Lebih jauh Deddy mengatakan, penandatanganan pernyataan tersebut merupakan bentuk komitmen semua pihak terkait. Dalam waktu kurang lebih sekitar 10 hari ke depan, RAM IP untuk penanganan banjir Bandung Raya akan hadir sebagai acuan dalam penanggulangan permasalahan tersebut.

‪Dokumen RAM-IP penanganan banjir Bandung Raya tersebut memuat empat poin penting. Pertama, memuat tentang ruang yang menjelaskan bahwa pekerjaan penanganan banjir tertentu akan dilakukan di daerah mana saja, seperti penanaman pohon di mana, normalisasi sungai di mana, dan lain sebagainya.‬

‪Kedua, terkait fungsi waktu. Artinya, siapa lebih dulu mengerjakan penanganan banjir. Ketiga, fungsi institusi. Keempat, tentang fungsi anggaran.‬

‪”Dengan penandatanganan ini, ada komitmen yang penting. Kita antisipasi banjir dalam kerangka 20 tahunan sekaligus banjir yang dua tahunan, atau lima tahunan tadi bisa teratasi secara optimal. Masing-masing kabupaten/kota nanti mengerjakan yang strukturnya apa, yang non-struktural apa, dan yang kultural apa,” jelas Deddy.

‪”Yang jelas, kita provinsi, kabupaten/ kota maupun pemerintah pusat bekerja dengan mengacu pada satu dokumen, seperti bagaimana KBB merancang pengendalian pembangunan di KBU, drainase di Kota Bandung seperti apa, dan menyiapkan hilirnya di kabupaten (Bandung) yang bermuara di Citarum seperti apa. Ini harus terintegrasi,” tambahnya.‬

‪Oleh karenanya, menurut Deddy, penyusunan RAM-IP dan berbagai upaya penyelesaian banjir Bandung Raya pada umumnya penting untuk dikawal.

“Secepat mungkin RAM-IP selesai sebelum APBD diketok,” tandas Deddy.