Tak Miliki BPBD, BNPB Anggap Pemkot Bandung Salah Jalan

Oleh: Redaksi

Jurnalbandung.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyesalkan sikap Pemkot Bandung yang belum mau membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kondisi tersebut dinilai akan menyulitkan Pemkot Bandung sendiri dalam mengatasi bencana. Bahkan, BNPB pun menilai Pemkot Bandung salah jalan terkait pembentukan lembaga kebencanaan ini.

Kepala Pusat Data BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan, sebagai salah satu pusat perekonomian nasional, Kota Bandung seharusnya sudah memiliki BPBD. Apalagi, Kota Bandung merupakan wilayah rawan bencana.

“Perlu perhatian serius terkait kebencanaan ini. Sehingga, jika terjadi bencana, perekonomian pun tak terganggu,” ungkap Sutopo dalam acara Forum Komunikasi Wartawan yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Hotel GH Universal, Bandung, Rabu (4/5).

Menurut Sutopo, pembentukan BPBD merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24/2007.

Selain kewajiban, menurutnya, keberadaan BPBD akan sangat membantu dalam penanganan bencana.

“Tanpa BPBD, koordinasi dan pengiriman bantuan pascabencana sulit dilakukan,” jelasnya.

Saat Kota Bandung tertimpa bencana, kata Sutopo, pihaknya pun tak dapat berbuat banyak. Dia mencontohkan, saat banjir besar merendam kawasan Pasteur, Kota Bandung, beberapa waktu lalu, pihaknya pun tak bisa mengirimkan bantuan, baik personel maupun peralatan.

“Akhirnya, kita hanya nonton, gak ada yang bisa kita lakukan,” katanya.

Sutopo juga menyoroti keberadaan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang diklaim sebagai pengganti BPBD di Kota Bandung.

Menurut Sutopo, klaim tersebut justru salah jalan. Sebab, kinerja lembaga kebencanaan yang digabungkan dengan dinas tak akan maksimal, terutama menyangkut persoalan administrasi seperti penyaluran bantuan.

“Kalau digabung dengan dinas itu tidak akan mudah bergerak. BPBD provinsi dan BNPB tak bisa membantu. Kalau membantu, jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Di dinas itu enggak bisa apa-apa, apalagi APBD terbatas,” bebernya.

Oleh karena itu, pihaknya kembali mengimbau Pemkot Bandung agar segera membentuk BPBD. Terlebih, tingkat kerawanan bencana di Kota Bandung juga sudah mengharuskan Pemkot Bandung membentuk BPBD.

“Selain Kota Bandung, kami juga mengimbau empat daerah lain segera membangun BPBD agar penanganan pasca bencana bisa lebih mudah,” tandasnya.

Seperti diketahui, dari 27 kabupaten/kota di Jabar, terdapat lima kabupaten/kota yang belum memiliki BPBD. Kelima kabupaten/kota tersebut, yakni Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Pangandaran.

Share This

Leave a Reply