Syarat Menikah Dinilai Terlalu Longgar

Oleh: Bayu Wicaksana

Jurnalbandung.com – Persyaratan pernikahan di Indonesia dinilai terlalu longgar. Akibatnya, angka pernikahan usia anak terbilang masih tinggi.

Hal ini terungkap dalam seminar peringatan hari Kartini yang mengusung tema “Peran Perempuan Muda dalam Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak di Jawa Barat” di Bandung, Jumat (21/4).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika mengatakan, angka pernikahan pada usia anak, khususnya di Jabar tergolong tinggi.

Berdasarkan data yang dikantonginya, pernikahan pada usia anak paling banyak terjadi di Kabupaten Sukabumi, Cirebon, Cianjur, dan Bogor.

Sebenarnya, kata dia, regulasi tentang pernikahan di Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1/1977 sudah cukup baik.

“Namun, tinggal implementasinya,” ujarnya.

Menurut dia, banyak tahapan yang seharusnya dilalui pasangan yang hendak menikah, salah satunya kursus calon pengantin.

Meski menjadi syarat wajib, namun banyak calon pengantin yang kini tidak mengikuti kursus calon pengantin.

“Sekarang asal dapat sertifikat, enggak usah hadir,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Dewi, persoalan lain adalah usia pernikahan yang tercantum dalam Undangan-Undang Nomor 1/1977 Tentang Pernikahan. Dalam aturan itu disebutkan, pernikahan bisa dilakukan oleh warga berusia 16 tahun.

Batas usia ini bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak yang menyebut kategori anak adalah penduduk yang berusia di bawah 18 tahun.

Undang-undang perlindungan anak ini pun jelas memerintahkan agar anak terlindungi dari status pernikahan.

“Artinya undang-undang anak melarang anak untuk menikah. Dan kalau mengacu ke undang-undang perkawinan, anak yang di bawah 16 tahun tidak boleh menikah, meski pun ada izin dari orang tua. Artinya kita tidak ingin ada pernikahan di bawah umur,” jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartikasari mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, di Jabar terdapat 30,7% perempuan yang menikah di bawah usia 18.

Sementara perempuan yang menikah sebelum usia 15 sebanyak 35,83%, di usia 16 sebanyak 39,45%, dan di usia 17 sebanyak 24,72%.

“Semua usia itu kan anak-anak,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat berbagai faktor penyebab perempuan menikah pada usia anak. Pertama, pernikahan didorong oleh orang tua.

Kedua, keputusan hakim pengadilan agama pun dianggap berperan dalam tinggi pernikahan pada anak.

“Yakni adanya permohonan dispensasi usia ke pengadilan agama,” katanya.

Ketiga, pernikahan pada anak ini terjadi karena pengaruh tradisi dan prasangka buruk terhadap anak.

“Prasangka kalau tak segera dinikahkan, maka akan melakukan seks bebas, dianggap tidak laku, dan menimbulkan aib,” ujarnya.

Selain itu, faktor pendidikan dan kemiskinan ikut memengaruhi terjadinya pernikahan pada anak.

Dia menambahkan, pernikahan anak menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perempuan, di antaranya korban kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, perdagangan manusia, hingga terganggunya kesehatan alat reproduksi.

Sedangkan bagi laki-laki, di antaranya hilangnya hak untuk mendapat pendidikan, terancam menjadi pengangguran, dewasa sebelum waktunya, serta keterpaksaan untuk menanggung beban.

Tidak hanya itu, dia menyebut, pernikahan usia muda pun berpotensi menimbulkan kematian ibu dan bayi.

“Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Barat, angka kematian di Jawa Barat pada 2015 sebanyak 823 kasus dan 2016 sebanyak 780 kasus,” ungkapnya.

Oleh karena itu, selama ini, KPI melakukan berbagai upaya untuk menekan pernikahan pada usia anak.

Leave a Reply