Program Sanitasi Jabar 2015 Dinilai Gagal, Dewan Minta Pemprov Matangkan Rencana

Oleh: Bayu Wicaksana

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – DPRD Jawa Barat mendorong Pemprov Jabar mengoptimalkan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat (sabermas). Hal ini penting karena masih banyaknya warga Jabar yang tidak memiliki toilet dan kesulitan memperoleh air bersih.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar Yod Mintaraga mengatakan, program sabermas yang dilakukan Dinas Pemukiman dan Perumahan (Diskimrum) Jabar pada 2015 kemarin tergolong gagal. Selain lokasi pembangunannya yang tidak tepat, serapan anggaran program ini pun tidak maksimal.

Dari total anggaran sabermas 2015 sebesar Rp611 miliar, yang terserap hanya sekitar 51%-nya. Hal ini, kata Yod, menunjukkan bahwa program sabermas 2015 tidak terencana dengan baik.

“Dalam pelaksanaannya tidak menggembirakan. Ini sebuah perencanaan yang tidak matang,” kata Yod saat dikonfirmasi jurnalbandung.com, Minggu (1/5).

Yod menjelaskan, rendahnya pembangunan sabermas 2015 ini karena koordinasi yang buruk antara pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga, banyak pemerintah kabupaten/kota yang tidak siap dalam menjalankan program sabermas 2015.

Terlebih, pemprov hanya membangun fisiknya saja, sedangkan untuk lahannya harus disediakan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Yod meminta pemprov lebih mematangkan lagi program sabermas pada tahun ini.

“Saya minta harus pro-rakyat, ini kebutuhan rakyat banyak, khususnya masyarakat bawah. Sehingga masyarakat bisa mendapat air bersih dan berperilaku hidup bersih sehat,” jelas Yod.

Anggota DPRD Jabar lainnya Sunatra mengatakan, terdapat sejumlah kabupaten/kota yang tidak tersentuh program sabermas 2015. Padahal, di daerah itu masih banyak warga yang tidak bisa mengakses toilet dan air bersih.

“Jadi ke depan perencanaannya harus matang agar tepat sasaran. Pendataan harus akurat, daerah mana saja yang benar-benar perlu sanitasi,” katanya.

Lebih lanjut Sunatra menilai, program sabermas ini kurang tepat jika dilakukan oleh Diskimrum. Seharusnya, kata Sunatra, program sabermas ini menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Jabar karena menyangkut kesehatan masyarakat.

“Harusnya ini belanja di Dinas Kesehatan karena ini kan fungsi PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat). Kalau begini PHBS dianggap gagal,” ucapnya.

Selain itu, tambah Sunatra, gagalnya program sabermas ini pun menjadi penyumbang tingginya sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) Pemprov Jabar 2015 yang mencapai Rp4,54 triliun.

“Silpa tinggi salah satunya karena serapan sabermas rendah. Sangat kecewa dengan silpa sebesar itu,” pungkasnya.
Share This

Leave a Reply