Polda Jabar Usut 204 Kasus Pungli, Paling Besar Terjadi di Sektor Perizinan

Oleh : Redaksi

Jurnalbandung.com –  Berdasarkan laporan dari masyarakat, Kepolisian daerah Jawa Barat sampai saat ini sudah mengusut kasus pungutan liar (pungli) sebanyak 204 kasus yang terjadi di Jabar.

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, pengusutan kasus pungli tersebut lanjut Agung, berkat kerja sama dari masyarakat.

“Datanya kita update terus. Diharapkan selain ada efek intern, juga ada perbaikan bagi kinerja aparatur,” ungkap Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, di sela Sosialisasi Perpres 87/2016 tentang Satgas Saber Pungli, di Hotel Horison, Bandung, Selasa (3/10).

Dia mengatakan, sejumlah kasus pungli tersebut kebanyakan terjadi di SKPD kabupaten/kota, jika dihitung katanya, ada sebanyak 188 kasus, lalu  sisanya terjadi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  Kasus pungli dengan nilai transaksi paling besar terjadi di sektor perizinan, dan terakhir terjadi di tubuh lembaga keimigrasian.

“Jumlah uangnya 30sekian juta, tapi kan sudah berapa taun, kan lama. Yang penting bagi saya tidak terjadi lagi.Kita kembangkan terus siapa yang beli,” tegasnya.

Ditegaskan, pengusutan kasus pungli itu mengikuti amanat Perpres tersebut, di mana di dalamnya terdapat fungsi pencegahan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penindakan. Maka, sosialisasi perpres ini kian gencar dilakukan, salah satu sasarannya kepada organsiasi kemasyarakatan, maahasiswa, dan pelajar.

“Agar masyarakat mendapat pemahaman bahwa pungutan liar sudah merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa pungli merupakan tindak kejahatan,” katanya.

Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut tidak hanya menanamakan pemahaman terhadap aparatur negara, tetapi masyarkat secara luas. Ia mencontohkan, dengan adanya e-samsat, e-tilang, e-paspor, dan program lainnya merupakan upaya pemerintah beserta aparat hukum dalam memotong mata rantai modus pungutan liar, transaksisonal dengan petugas.

“Jadi masyarakat memang mendapatkan kepastian hukum, keadilan, kecepatan, dan kemudahan. Inilah harapan pemerintah dan masayarakat,” katanya.

Efek positifnya, lanjut dia, adalah percepatan pembangunan, karena pendapatan sepenuhnya masuk ke kas negara. Ia mengaku sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ata sberbagai program perbaikan sistem perolehan pendapatan negara tersebut, termasuk kepada masyarakat yang secara aktif memberikan laporan kasus pungli.

“Masyarakatnya antusias melaporkan dugaan pungli,” ujar Agung.

Sampai sejauh ini, lanjut dia, beragam kasus pungli yang terjadi di antaranya di bidang hukum, pendidikan, perijinan, pelayanan umum, pertanahan, dan kepegawaian. “Harapan kita punglinya tidak ada lagi ke depan. Dengan adanya penindakan, perbaikan sistem, laporan laporan masuk terus,” ujar Agung.

Leave a Reply