Pengadaan Mobil Toyota Fortuner, Ketua DPRD: Akan Ambil Sikap Usulan Dilanjutkan Atau Dibatalkan
Oleh: Bayu Wicaksana

Jurnal Bandung – Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari angkat bicara mengenai kabar pengajuan mobil Toyota Fortuner oleh anggota DPRD Jabar.
Ineu meyakinkan, pihaknya akan segera mengambil langkah terkait rencana tersebut, apakah rencana tersebut dilanjutkan atau dibatalkan melalui rapat pimpinan.
Meski tidak menyebut waktu pastinya, menurut Ineu, rapat pimpinan tersebut kemungkinan akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
Menurut Ineu, rapim tersebut tidak secara khusus membahas polemik pengajuan mobil Toyota Fortuner, mengingat masih banyaknya tugas yang harus diselesaikan para wakil rakyat tersebut.
“Kami harus ada mekanisme di DPRD sendiri, ada rapim. Akan dirapatkan bagaimana keputusan akhir,” ungkap Ineu kepada jurnalbandung.com di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (7/4).
Ineu menyangkal anggapan DPRD Jabar lamban dmerespons terkuaknya usulan pengadaan mobil tersebut. Meski penolakan dari masyarakat terus bermunculan, kata Ineu, pihaknya harus mengambil keputusan melalui mekanisme yang benar, sesuai aturan yang berlaku di lembaga legislatif tersebut.
Terlebih, lanjut Ineu, saat ini seluruh anggota dewan tengah disibukkan oleh pembahasan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur 2015.
“Kita tunggu rapat, yang pasti semua masukan kita perhatikan. Usulan masukan dari masyarakat, akan jadi kebijakan yang diambil DPRD. Nanti hasilnya akan disampaikan,” tutur Ineu.
Dalam kesepantan itru, Ineu pun mengklarifikasi sejumlah informasi yang beredar terkait rencana pengadaan mobil ersebut. Menurut Ineu, mobil ini hanya diperuntukkan bagi 95 anggota dewan.
Sehingga, meski pengadaan ini dipenuhi, kata Ineu, pimpinan dewan yang berjumlah lima orang tidak akan mendapat mobil tersebut. Ineu pun membantah informasi yang menyebut pimpinan dewan telah terlebih dahulu mendapatkan mobil operasional yang baru.
“Pengadaan di 2015 itu tidak ada,” tegasnya.
Selain itu, Ineu pun memastikan, rencana pengadaan mobil operasional untuk 95 anggota dewan ini belum diusulkan dewan ke Pemprov Jabar.
Meski sudah masuk dalam APBD Murni Jabar 2016, lanjut Ineu, masih banyak proses yang ditempuh jika ingin mewujudkannya.
Lebih lanjut Ineu katakan, mobil operasional untuk 95 anggota dewan ini berbeda statusnya dengan mobil dinas yang selama ini sering disebut.
Mobil operasional bagi anggota dewan ini, tambahnya, lebih tepat jika disebut mobil pinjam pakai karena biaya perawatannya ditanggung oleh kantong pribadi masing-masing anggota dewan.
Ini berbeda dengan mobil dinas bagi pejabat pemprov, termasuk pimpinan dewan. Sebab, segala keperluan dan perawatan terkait penggunaannya ditanggung oleh negara.
“Mobil dinas secara undang-undang hanya pimpinan (dewan). Kalau anggota pinjam pakai. Mobil dinas seluruhnya ditanggung dinas terkait (anggaran negara). Kalau pinjam pakai ditanggung sendiri,” katanya.
Ineu pun membantah opini yang menyebut rencana pengadaan mobil operasional 95 anggota dewan ini ada kaitannya dengan pembahasan LKPj Gubernur 2015. Isu pengadaan mobil operasional sebagai alat tawar pembahasan LKPj 2015 menurut Ineu tidak benar.
“Saya pastikan tidak ada sangkut paut dengan LKPj. Saya juga bingung kenapa ini ramai di saat pembahasan LKPj. Tapi satu hal dan saya yakinkan, ini tidak ada korelasinya dengan LKPj,” tandasnya.