Penanggulangan Kemiskinan Dinilai Belum Tepat Sasaran, Ketimpangan Ekonomi di Jabar Semakin Besar

Oleh: Bayu Wicaksana

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyayangkan masih tingginya jumlah penduduk miskin di Jabar.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jabar mencapai 4,4 juta jiwa.‬

‪Bahkan, jumlah warga miskin di provinsi terdekat dengan ibu kota negara ini cenderung bertambah. Menurut Deddy, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pendidikan dan perekonomian Jabar saat ini.‬

‪Menurut Deddy, perkembangan pendidikan dan perekonomian di Jabar cukup tinggi. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program penanggulangan kemiskinan pun sudah cukup besar.‬

‪”Pendidikan berkembang pesat, ekonomi tumbuh. Tapi kenapa kemiskinan masih tinggi?” kata Deddy kepada jurnalbandung.com seusai memimpin rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jabar, di kantor Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT) Jabar, di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (10/5).‬

‪Deddy pun meminta semua pihak mengevaluasi kinerja selama ini. Koordinasi di antara instansi terkait harus lebih ditingkatkan lagi.‬

“Harus dilihat apa yang salah. Karena data yang salah? Beda-beda. Harus dievaluasi kenapa penyebabnya,” katanya.

‪Deddy mengakui, bertambahnya angka kemiskinan ini terjadi karena tidak tepatnya program penanggulangan kemiskinan. Salah satu penyebabnya karena data kemiskinan yang tidak akurat.‬

‪Bahkan, Deddy menyebut, tidak menutup kemungkinan adanya manipulasi data yang dilakukan berbagai pihak dengan tujuan tertentu.

“Data kemiskinan berbeda-beda. Harus ada satu data akurat yang dijadikan rujukan,” kata Deddy seraya menyebut perlu adanya kesamaan persepsi terkait data kemiskinan.‬

‪Selain tidak adanya data akurat, menurut Deddy, tidak tuntasnya persoalan kemiskinan terjadi karena adanya faktor kultural. Mental masyarakat harus dibenahi agar memiliki semangat yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraannya.‬

‪”Dulu malu jadi miskin, sekarang enggak malu mengaku miskin,” kata Deddy seraya menyebut kemiskinan kultural menjadikan masyarakat selalu berharap pada bantuan yang diberikan.

Sehingga, katanya, perlu ada pembinaan mental masyarakat agar mau bangkit dari keterpurukan ekonomi.‬

‪Tidak hanya itu, Deddy pun menilai, perlu adanya sosok yang mampu memimpin masyarakat di suatu desa. Sosok tersebut akan menjadi panutan warga lain dalam membangkitkan kondisi ekonomi.‬

‪”Perlu modal sosial. Perlu pemimpin di setiap desa, baik formal, informal. Ini masalahnya,” katanya.‬

‪Deddy menyontohkan, aktivitas sosial di Desa Nanggenang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi patut ditiru daerah lain.

Meski sebagian besar warganya buruh tani, desa tersebut mengalami perkembangan ekonomi yang pesat.‬

‪Hal ini terjadi karena adanya sosok yang mampu membimbing masyarakat lainnya untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi secara bersamaan.

“Penggeraknya tokoh agama. Sistemnya sederhana. Mengumpulkan zakat, infaq. Digulirkan lagi untuk kepentingan masyarakat, irigasi, membantu orang sakit,” katanya.‬

‪Oleh karena itu, pihaknya akan menjadikan desa tersebut sebagai percontohan.

“Akan kita undang, daerah lain bisa menyontohnya,” katanya.‬

‪Kepala BPS Jabar Bachdi Ruswana membenarkan, tingginya angka kemiskinan di Jabar terjadi karena program penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat.

Meski anggaran untuk program kemiskinan besar, hal ini tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.‬

‪”Kata Pak Wagub, banyak anggaran untuk kemiskinan, tapi kenapa malah bertambah? Kata Pak Gubernur, berbanding lurus, LPE naik, kemiskinan naik. Harusnya berbalik, atau sejajar. Mungkin programnya kurang pas,” katanya.

‪”Itu atas dasar perhitungan makro, dihitung melihat kebutuhan makanan, dikonversikan ke rupiah. Bukan by name by addres,” sambung Bachdi.

‪Bachdi pun membenarkan, penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan dengan pendekatan sosial. Menurutnya, Jabar memiliki modal sosial yang baik untuk menanggulangi kemiskinan.‬

Selain kemampuan anggaran yang cukup besar, warga Jabar pun memiliki tingkat sosial yang tinggi.

“BPS menghitung pada 2012, indeks modal sosial Jabar di atas 90%. Jabar punya modal sosial yang tinggi. Sumber daya yang melekat dalam hubungan sosial akan terbentuk kalau adanya hubungan sosial,” katanya.‬

‪Menurut dia, tingkat kesetiakawanan dan kepedulian warga Jabar juga cukup baik. Selain itu, tingkat kepatuhan warga terhadap tokoh penting di daerah mereka masih sangat baik.‬

‪”Tingkat kepatuhan terhadap tokoh aparatur, tokoh agama, tokoh masyarakat di Jabar, sangat tinggi,” katanya.

Sehingga, lanjutnya, program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah bisa dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat tersebut.‬

‪”Tokoh masyarakat itulah yang mengatur kegiatan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. Sehingga timbul kemandirian. Mereka yang memberdayakan sendiri, memandirikan diri mereka sendiri. Bukan beri bantuan langsung uang tunai,” bebernya.

‪Lebih lanjut dia mengatakan, penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan sosial ini sudah sejak lama dilakukan di luar negeri.

“Di Indonesia kita akan coba mengimplementasikannya,” katanya.‬

‪Oleh karena itu, kata dia, BPS akan menghitung indeks modal sosial lebih detail di setiap tingkatan, yakni kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

“Dengan itulah kita akan menyusun program penanggulangan kemiskinan. Karena enggak semua program bisa sama di setiap daerah,” jelasnya.‬

Sementara itu, ‪Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan, jumlah penduduk di Kota Bandung pun tergolong tinggi. Dari sekitar 2,4 juta jiwa penduduk, warga miskinnya mencapai 700.000 jiwa.‬

‪Selain itu, tambah Oded, ketimpangan ekonomi warga Kota Bandung pun cukup tinggi.

“Kalau di perumahan, yang miskinnya sedikit. Tapi kalau di tempat kumuh, warga yang miskinnya banyak. Jadi ketimpangan pun masih tinggi,” tambahnya.

‪Selain program yang tidak tepat, kata Oded, penyebab belum berhasilnya program penanggulangan kemiskinan karena tidak adanya data yang akurat terkait jumlah warga miskin. Selama ini, terdapat banyak versi mengenai data kemiskinan di Kota Bandung.‬

‪”Masing-masing SKPD punya data berbeda-beda. Dinkes, disduk, (dinas) umkm,” sebutnya.

‪Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah menyinergikan data terkait kemiskinan.

“Kami tengah melakukannya, agar datanya sama,” ucapnya.‬

‪Selain itu, Oded pun mengakui kurang maksimalnya koordinasi antarinstansi terkait dalam menanggulangi kemiskinan. Bahkan, menurutnya, tidak semua instansi itu terlibat aktif dalam menanggulangi kemiskinan.‬

‪”Tidak semua aktif. Dalam pertemuan pun, tidak semua hadir. Di internal saja ada masalah. Kalau hadir, ganti-ganti orangnya. Mungkin memang karena kesibukan. Jadi koordinasi belum maksimal. Saya masih merasakan,” pungkasnya

Share This

Leave a Reply