Pemprov Tegaskan, Jabar Tak Perlu Beras Impor
Oleh : Yuga Khalifatusalam
Jurnalbandung.com – Pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tanaman dan Hortikultura Jabar menegaskan bahwa provinsi Jawa Barat tidak perlu beras impor. Bukan tanpa alasan, karena stock beras di Jawa Barat masih sangat mencukupi.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat Hendi Jatnika menjelaskan, setiap tahun, Jawa Barat masih konsisten menghasilkan 12,5 juta ton dari sekitar 900 ribu lahan produktif. Jumlah itu sudah termasuk catatan surplus sebanyak 3 juta ton.
“Dengan 46 juta penduduk, konsumsi berasnya katakanlah hitungan kasarnya (sebulan) 90 kg perorang, produksi kita masih aman. TIdak perlu impor,” jelasnya di Bandung, Senin (15/1).
Bahkan dia mengatakan, memasuki bulan Januari ini, sudah 100 ribu hektar sawah di sejumlah wilayah memasuki musim panen. Jumlah itu akan meningkat di bulan selanjutnya.
Ia mengaku menolak kebijakan impor, karena untuk produksi terendah di Januari ini saja masih surplus dengan kebutuhan beras bulanan jabar.
“Kalau (impor) kami menolak. Tiap hari di Jabar sudah ada yang panen. Per Januari sudah ada 100 ribu ha sawah yang panen. Ada yang 20 ha di Tasik, Garut, kab Bandung,” ucapnya.
Disinggung ketersediaan lahan, Hendi Jatnika menyebut Jabar mempunyai 920 ribu Ha sawah yang tersebar di sejumlah daerah, diantaranya Indramayu, Kabupaten Bandung, Tasikmalaya dan Garut sebagai lumbung padi.
Alih fungsi lahan produktif ia akui terjadi, namun tidak sampai mempengarubi peroduktivitas padi.
“Alih fungsi pasti ada, untuk pembangunan, tidak bisa dipungkiri. Karena, Jabar perlu area industri, perumahan baru. Sebagian ada yang membuat dari lahan produktif,” katanya.
Pengurangan lahan itu masih diambang normal. Dalam tiga tahun terakhir sudah ada sekitar 1.000 ha lahan produktif yang berubah. Namun, itu akan diakali dengan program pertanian pangan berkelanjutan, yakni strategi meningkatkan produksi agar tetap di kisara 12,5 juta ton pertahun.
Terkait harga beras yang melonjak dalam beberapa pekan terakhir, itu ada di wilayah tata niaga. Tim dari satgas pangan harus menelusuri penyebab utamanya.
