Pemprov Jabar Terima Penghargaan dari KPK

Oleh: Yuga Khalifatusalam

Jurnalbandung.com – Lima lembaga dan daerah di Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap baik dalam pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2016.

Adapun kelima peraih penghargaan LHKPN 2016 tersebut, yakni Pemkab Purwakarta, Pemkot Bekasi, Pemprov Jabar, DPRD Kabupaten Pangandaran, dan Bank BJB.

“Yang 3 itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Purwakarta, dan Pemerintah Kota Bekasi. Sedangkan DPRD Kabupaten Pangandaran mewakili DPRD dan Bank BJB mewakili BUMD,” jelas Group Head Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Wilayah I KPK Hery Nurudin di Bandung, Rabu (14/12).

Dia mengatakan, untuk mendapatkan penghargaan ini tidaklah mudah. Pasalnya, ada beberapa kriteria yang sudah ditetapkan oleh KPK,
di antaranya tingkat kepatuhan, penerapan regulasi, dan penerapan sanksi.

“Kriteria penilaian kami adalah tingkat kepatuhannya. Kami melihat tadi sebenarnya berimbang, yaitu 96 koma sekian persen. Kedua terkait regulasi, baik peraturan gubernur ataupun peraturan bupati atau wali kota. Selain itu pemberian sanksi, itu menjadi dasar penilaian kita,” paparnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, ada penerapan sanksi kepada penyelenggara negara maupun wajib LHKPN yang tidak patuh terhadap pelaporan LHKPN, salah satunya penahanan dan pemotongan tunjangan, termasuk penundaan promosi dan kenaikan pangkat.

“Kita harapkan, penghargaan ini bisa jadi triger bagi pemda yang lain maupun BUMD agar mengoptimalkan LHKPN dengan lebih bagus, kepatuhannya  naik, dan bisa ditertibkan aturannya, agar lebih implementatif dan ada sanksinya,” pungkasnya.

Share This

Leave a Reply