Pemprov Jabar Terima 9 Juta Unit Aset dari Kabupaten/Kota

Oleh: Bayu Wicaksana

Jurnal Bandung – Pemprov Jawa Barat menerima penyerahan sekitar sembilan juta unit aset dari pemerintah kabupaten/kota. Serah terima ini seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Prosesi penyerahan aset ini dilakukan di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (29/9/2016) yang dihadiri Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar dan seluruh kepala daerah dari 27 kabupaten/kota di Jabar.

Deddy mengatakan, aset yang diserahkan dari kabupaten/kota ke pemprov ini, di antaranya pada bidang pendidikan, perhubungan, kehutanan, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral.

Menurutnya, seluruh aset dari kabupaten/kota yang diserahkan pengelolaannya ke Pemprov Jabar ini bernilai total Rp5,1 triliun. Dengan dialihkannya aset ini pun, kata Deddy, pemprov menerima limpahan 28.382 personel untuk mengelola aset-aset tersebut.

Seperti diketahui, kata Deddy, serah terima tersebut efektif berlaku mulai 2017 mendatang. Saat ini, tengah dilakukan verifikasi data terhadap aset-aset tersebut.

“Seluruh aset yang diserahterimakan ini belum selesai verifikasi datanya. Perlu divalidasi ulang. Barangnya ada enggak? Ini kan cuma laporan,” kata Deddy kepada jurnalbandung.com usai penandatanganan serah terima tersebut.

Menurutnya, perlu waktu yang panjang untuk proses validasi aset-aset tersebut. Namun, dirinya berharap proses ini bisa selesai sesuai waktu yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni hingga batas waktu 30 Desember 2016.

“Seluruh dokumen, validasi, verifikasi harus sudah selesai semuanya. Karena kan efektif semuanya 2017,” ujarnya.

Dengan diserahterimakannya aset ini, Pemprov Jabar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkannya. Deddy menyontohkan, pada bidang pendidikan, SMA/SMK pengelolaannya beralih ke provinsi.

Pihaknya juga telah melakukan langkah agar mampu menghadirkan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat.

“Guru ditambah TPP-nya, bertahap. Kemudian sarana seperti sekolah-sekolahnya, kita juga akan buat sekolah baru,” katanya.

Selain itu, untuk bidang pertambangan, perizinan yang beralih ke provinsi harus disikapi dengan menyiapkan sarana dan prasarana agar prosesnya bisa lebih mudah.

“Kita perlu personel lebih banyak. Pelayanan harus cepat, enggak ada cara lain, perizinan harus cepat. Karena enggak bisa sekedar berkas, harus dilihat langsung di lokasi. Berapa hari idealnya agar bisa keluar. Kalau tak ada masalah, cepat. Kalau ada masalah pasti lama. Ini perlu personel yang banyak, karena kan se-Jawa Barat,” bebernya.

Disinggung akan bertambahnya beban anggaran yang ditanggung pemprov sebagai dampak alih kelola ini, Deddy mengiyakannya. Sebagai contoh, pihaknya harus menganggarkan gaji untuk 28.382 personel baru tersebut yang berubah status menjadi pegawai pemprov.

Pada sisi lain, aset-aset yang diserahkan ke pemprov ini hanya beberapa saja yang berpotensi menghasilkan pendapatan.

“Saya kira sedikit lah (yang menghasilkan pendapatan), tapi urusannya yang banyak,” katanya.

Namun, hal ini bukan menjadi persoalan selama bertujuan meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Terlebih, lanjutnya, pemprov akan memperoleh bantuan dari pemerintah pusat seperti dana alokasi umum.

“Ya enggak apa-apa. Ini kan dibagi-bagi, jadi kabupaten lebih ringan, jadi pelayanan kabupaten bisa lebih berdaya. Berat bisa sama-sama kita gendong, untuk kepentingan masyarakat juga semuanya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar Dedi Taufik mengatakan, dengan serah terima ini, pihaknya akan mengelola 15 terminal tipe B yang sebelumnya dikelola kabupaten/kota. Terminal itu diantaranya Rawabango (Cianjur), Stasiun Hall, Ledeng, Ciroyom (Kota Bandung), Cileungsi, Leuwiliang (Kabupaten Bogor), dan Singaparna (Kabupaten Tasikmalaya).

Selain menerima penyerahan aset dari kabupaten/kota, pihaknya pun menyerahkan pengelolaan aset ke pemerintah pusat. Beberapa diantaranya terminal tipe A seperti di Kota Bogor (Baranangsiang), Kota Bekasi, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, dan Kabupaten Kuningan.

Tak hanya itu, delapan jembatan timbang yang ada pun turut diserahkan pengelolaannya ke pemerintah pusat.

“Yang paling penting mengedepankan pelayanan untuk pengguna jasa transportasi. Keselamatan, kenyamanan,” katanya.