Pemprov Jabar Permudah Masyarakat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Oleh : Yuga Khalifatusalam

Jurnalbandung.com –  Pemerintah provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar terus melakukan inovasi guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Diyakini, dengan adanya inovasi-inovasi ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat hingga 10 persen atau lebih dari Rp1 triliun.

“Kenaikan PAD bisa 10 persen dari Rp14 triliun. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Kenaikannya sebuah prestasi besar,”kata Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan usai mengikuti acara Peresmian gedung pusat pengelolaan pendapatan daerah/ Samsat Provinsi Jawa Barat dan Launching inovasi Samsat Jabar di Kabupaten Cirebon, Rabu (18/4/2018)

Pria yang akrab disapa Aher ini menyebutkan kemudahan dan inovasi pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut berdampak positif terhadap PAD Jabar. Bahkan sekitar 70 persen pendapatan daerah di Jawa Barat berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Gubernur Jabar menjelaskan pada tahun 2008 Anggaran Pemdapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Jawa Barat hanya sebesar Rp8 triliun. Namun dengan adanya inovasi yang dilakukan khususnya di bidang perpajakan maka APBD Jabar sudah mencapai Rp34 triliun.

“Artinya apa yang saya katakan betul terjadi. Adanya inovasi pembayaran pajak ini memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya pembayaran pajak kendaraan bermotor dan meningkatan PAD Jabar,” ungkap Aher

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan PAD Jabar, Gubernur Jabar meresmikan gedung Pusat pengelolaan pendapatan daerah/Samsat Provinsi Jawa Barat dan Launching inovasi Samsat Jabar di jl Sunan Kalijaga, Sumber, Kabupaten Cirebon.

Aher mengungkapkan inovasi ini bertujuan memudahkan layanan publik. Selain itu, digulirkannya program Samling, Samdong, E-samsat ,T-Samsat, Sipolin, Sambara (aplikasi pembayaran pajak sekaligus), Simpeda, dan Ketepel (KTP Elektronik ditempel).

“Awalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor harus dilakukan di kantor Samsat sekarang bisa dilakukan drive true. Semuanya untuk memudahkan pelayanan publik,”ujar Aher

Lebih lanjut, Aher menambahkan ke depannya akan ada lagi program bebas BBNKB ke-2 dan bebas denda pajak. Kebijakan ini digulirkan agar masyarakat segera menyelesaikan administrasi dan kewajiban pajaknya.

“Jadi inovasi diperlukan juga dorongan dukungan dari masyarakat juga lewat sosialisasi maupun program pembebasan BBNKB dan bebas denda pajak bagi para penunggak pajak kendaraan bermotor,”pungkasnya

Leave a Reply