Pemprov Jabar Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas

Oleh: Yuga Khalifatusalam

foto net
foto net


Jurnal Bandung – Pemprov Jawa Barat memangkas anggaran perjalanan dinas dalam negeri, luar negeri, akomodasi, serta alat tulis kantor dan sewa pada 2015 ini. Anggaran yang terefisiensikan mencapai Rp310 miliar.

Hal ini diungkapkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan saat menerima kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, di Gedung Sate, Bandung, Jumat (23/1).

Heryawan mengatakan, sebelum dilakukan evaluasi dan koreksi oleh Kementerian Dalam Negeri, anggaran perjalanan dinas tersebut mencapai Rp500 miliar.

Menurut Heryawan, pemangkasan anggaran tersebut harus menjadi perhatian bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jabar. Heryawan menegaskan, PNS bawahannya tersebut jangan sampai melakukan perjalanan dinas fiktif demi mencapai niatan tertentu.

“Misalnya, perjalanan Bandung-Cirebon lima orang tapi, yang berangkat satu. Jangan terjadi lagi. Nginep tiga hari padahal sehari. Jangan terjadi lagi,” kata Heryawan.

Namun, sesungguhnya, lanjut Heryawan, Pemprov Jabar sudah sejak lama melakukan efisiensi anggaran. Bahkan, hal ini diakui telah dilakukan sebelum terbitnya Surat Edaran (SE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kesederhaan dan Penghematan Anggaran.

“Saya dapat arahan rapat di hotel tidak boleh dilakukan, kita tidak kaget karena sejak lama tidak rapat di hotel. Kecuali Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), 500 hingga 700 orang tidak bisa tampung sebanyak itu,” katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengapreasisi pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang dilakukan Pemprov Jabar.

Menurutnya, hasil pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp300 miliaran itu bisa dialihkan untuk hal yang lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

Efisiensi ini pun, kata Yuddy, dilakukan pemerintah pusat. Sebagai contoh, di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, jika biasanya kunjungan menteri diikuti 2-3 deputi, maka kali ini jumlahnya lebih sedikit.

“Presiden pun ngasih contoh dengan naik pesawat ekonomi. Saya jadi malu,” ujarnya.

Yuddy menjelaskan, anggaran hasil penghematan bisa digunakan untuk pembangunan program yang langsung terasa oleh masyarakat.

“Pemerintahan sekarang fokus pembangunannya untuk pertanian, terus ada kemaritiman, untuk infrastruktur, disamping untuk pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya.

Share This

Leave a Reply