Pemprov Jabar Fokus Benahi Internal dan Perilaku Aparaturnya
Oleh: Redaksi
Jurnal Bandung – Pemprov Jawa Barat tengah fokus membenahi internal dan seluruh aparaturnya. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Langkah awal yang kami lakukan adalah memfokuskan diri pada pembenahan internal dalam rangka pembentukan perilaku aparatur yang tidak menyimpang,” ungkap Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnal Bandung, Selasa (9/6).
Deddy mengatakan, untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih melayani, lebih bersih, lebih efisien, dan akuntabel, reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Jabar.
Hal ini diungkapkan Deddy dalam acara Grand Launching Lembaga Indonesia Public Policy dan Business Development (IP&B) di Ballroom Hotel Grand Panghegar, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Selasa (9/6).
“Eksistensi pemerintah dan pemerintah daerah akan dinilai dari efektifitas dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada customer atau masyarakatnya. Dan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas layanan publik merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan Pemprov Jabar,” papar Deddy.
Beberapa pendekatan yang dilakukan Pemprov Jabar agar tidak terjadi penyimpangan tersebut, di antaranya melalui aplikasi rencana penerapan konsep insentif berbasis kinerja (IBK), implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan optimalisasi Pemanfaatan Pusat Pengadaan Barang/Jasa (procurement center).
Selain itu, Pemprov Jabar pun tengah berupaya lebih transparan kepada masyarakat mengenai target dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap program pemerintahan, termasuk mencegah tindak pidana korupsi sebagai bagian dari rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK), optimalisasi anggaran dengan menghindari kebocoran pada sisi pendapatan, menghilangkan inefisiensi dan pemborosan anggaran pada sisi belanja, serta implementasi anggaran yang lebih promasyarakat.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi yang hadir pada kesempatan ini mengatakan, reformasi birokrasi harus dimulai dari aparatur pemerintahannya.
“Reformasi birokrasi faktor utamanya adalah keteladan tokoh atau aparaturnya,” ujar Yuddy.
Yuddy pun mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi harus fokus pada tiga hal, yaitu bagaimana mengubah mindset atau cara berfikir dari priyai menjadi pelayan rakyat, memastikan pejabat di semua institusi harus orang baik dan berintegritas, serta memastikan pelayan publik dilakukan dengan cara sebaik-baiknya.
Lembaga pemikir kritis (think tank) Indonesia Public Policy & Business Development (IP&B) merupakan lembaga non-pemerintah, non-profit, dan non-partisan yang memiliki perhatian khusus pada isu kebijakan publik dan isu pembangunan Indonesia dalam segala bidang.
