Pemkab Bandung Siapkan Perbub Kantong Plastik Berbayar
Oleh: Dadan Burhan AA
Jurnal Bandung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kini tengah menyiapkan aturan main terkait kebijakan kantong plastik berbayar yang telah diberlakukan pemerintah pusat.
Aturan main yang akan disusun dalam bentuk peraturan bupati (perbup) tersebut, juga akan mencantumkan aturan tentang pemanfaatan uang hasil penjualan kantong plastik berbayar.
Rencananya, uang hasil penjualan tersebut, akan digunakan untuk mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung.
“Ini telah disepakati sejak lama antara pemerintah dengan para pengelola ritel atau minimarket dan supermarket. Bahkan, sudah tercantum dalam lembaran moratorium pembangunan minimarket, terkait dana penjualan kantong plastik berbayar dari konsumen di minimarket, supermarket, dan tempat niaga lainnya,” papar Bupati Bandung Dadang M Naser kepada Jurnalbandung.com kompleks perkantoran Pemkab Bandung, Jumat (4/3).
Bupati menjelaskan, dalam moratorium itu, minimarket atau supermarket di Kabupaten Bandung harus ikut memasarkan produk lokal hingga penggunaan dana hasil penjualan kantong plastik berbayar untuk menanggulangi masalah kebersihan dan lingkungan hidup.
“Ini sudah menjadi komitmen Pemkab Bandung dengan para pengusaha retail sebelum peraturan tentang kantong plastik berbayar ini dikeluarkan pemerintah pusat. Di Kabupaten Bandung kami tinggal membuat peraturan bupatinya, supaya lebih cepat,” ucapnya.
Komitmen ini, katanya, baru bisa dilakukan setelah payung hukum mengenai pemungutan biaya kantong plastik berbayar dibuat. Sebab, dana hasil penjualan plastik berbayar jangan sampai malah menguntungkan para pengusaha.
Bupati melanjutkan, uang hasil penjualan kantong plastik berbayar itu akan disalurkan kepada sebuah lembaga yang ditunjuk bersama oleh pemerintah dan pengusaha retail.
“Tentunya ini harus diawasi ketat oleh berbagai pihak, supaya masyarakat dapat merasakan hasilnya. Tidak boleh gegabah juga dalam melaksanakan ini, tentunya progran ini akan membantu pemerintah dalam menangani masalah kebersihan dan lingkungan di Kabupaten Bandung,” jelasnya.
Dadang juga mengungkapkan, program plastik berbayar ini mirip dengan program di sejumlah negara maju seperti di Asia Timur, Eropa, dan Australia. Selain mengurangi sampah plastik, juga mendorong program penghijauan dan rehabilitasi lingkungan hidup.
